0
0
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan kegiatan belajar mengajar (KBM) di Sekolah Rakyat permanen mulai beroperasi pada 31 Juli 2026. Menjelang pelaksanaan, berbagai persiapan terus dimatangkan bersama pemerintah kabupaten/kota, kementerian terkait, dan pihak sekolah.
Kesiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Sekolah Rakyat dan Pemenuhan Guru Bantu Sekolah Rakyat Permanen yang digelar di Aula Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Senin (20/7/2026). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno yang mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
“Secara konsep, Sekolah Rakyat permanen akan mulai beroperasi pada 31 Juli. Karena itu kita koordinasi bersama untuk menyelesaikan berbagai kendala yang masih ada,” kata Sumarno.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Dinas Sosial kabupaten/kota yang menjadi lokasi Sekolah Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pelaksana pembangunan, serta para kepala Sekolah Rakyat.
Sumarno mengungkapkan, salah satu kendala yang masih dihadapi adalah rekrutmen peserta didik jenjang sekolah dasar (SD) yang belum memenuhi target. Untuk mengatasinya, pemerintah akan mengurangi jumlah rombongan belajar (rombel) di tingkat SD menjadi satu rombel, sementara kuota dialihkan ke jenjang SMP dan SMA yang memiliki minat lebih tinggi.
Di sisi lain, Pemprov Jawa Tengah juga mempercepat penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana, terutama asrama. Hal itu menjadi prioritas karena seluruh peserta didik Sekolah Rakyat permanen diwajibkan tinggal di asrama.
“Kami kejar bersama teman-teman dari Pekerjaan Umum, agar sebelum 31 Juli seluruh fasilitas siap,” ujarnya.
Sekda juga meminta pemerintah kabupaten/kota aktif berkoordinasi apabila masih terdapat kekurangan fasilitas dasar, seperti kebutuhan air bersih. Pemenuhan sementara dapat dilakukan melalui penyediaan tangki air maupun langkah lain sesuai kondisi di lapangan.
Selain itu, seluruh pemerintah daerah diminta melakukan asesmen terhadap bangunan yang masih dalam proses pembangunan, terutama dari aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.
“Yang paling utama adalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan anak-anak,” kata sekda.
Ia menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan program yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sehingga kualitas fasilitas yang disediakan harus benar-benar layak.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta, Septina Sintasari, mengatakan pembangunan asrama yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum di Sekolah Rakyat permanen Sukoharjo memang belum sepenuhnya rampung. Meski demikian, pihaknya optimistis kegiatan belajar mengajar tetap dapat dimulai sesuai jadwal.
Septina menyebutkan, SRMA 17 Surakarta telah menyiapkan 188 peserta didik untuk mengikuti tahun ajaran perdana Sekolah Rakyat permanen. Para siswa tersebut nantinya akan menempati Sekolah Rakyat permanen di Sukoharjo.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menambahkan, saat ini Jawa Tengah memiliki 10 Sekolah Rakyat permanen dan enam Sekolah Rakyat rintisan.
Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota dan kementerian terkait berharap seluruh persoalan dapat segera diselesaikan sehingga seluruh Sekolah Rakyat siap beroperasi secara optimal pada tahun ajaran 2026/2027.
