0
0
PATI – Musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih di Kabupaten Pati. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pati mencatat, sebanyak 25 desa di sembilan kecamatan terdampak kekeringan.
Kondisi tersebut berdampak pada 2.831 kepala keluarga (KK) atau 9.323 jiwa. Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, BPBD Pati mulai menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak.
Sembilan kecamatan tersebut yakni Gabus, Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, Pucakwangi, Jaken, Jakenan, dan Pati.
Di Kecamatan Gabus, kekeringan melanda Desa Gebang, Tlogoayu, dan Tanjunganom. Kemudian Desa Cengkalsewu di Kecamatan Sukolilo serta Desa Srikaton dan Rogomulyo di Kecamatan Kayen.
Sementara di Kecamatan Tambakromo, wilayah terdampak meliputi Desa Sinonwidodo, Tambaharjo, dan Maitan. Di Kecamatan Winong meliputi Desa Sumbermulyo, Mintorahayu, dan Kropak.
Kekeringan juga terjadi di Desa Tanjungsekar dan Kletek, Kecamatan Pucakwangi. Kemudian Desa Sidomukti, Ronggo, dan Mojoluhur di Kecamatan Jaken.
Adapun wilayah terdampak di Kecamatan Jakenan menjadi yang terbanyak, yakni tujuh desa. Masing-masing Desa Tlogorejo, Tondokerto, Tambahmulyo, Kalimulyo, Karangrejo Lor, Sendangsoko, dan Plosojenar.
Sedangkan di Kecamatan Pati, kekeringan tercatat melanda Desa Sinoman.
Untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga, BPBD Pati mengalokasikan 44 tangki air berkapasitas 4.000 hingga 5.000 liter. Armada tersebut sebagian merupakan tangki pinjam pakai milik Balai Pengembangan Wilayah Jawa Tengah.
Kalakhar BPBD Pati, Martinus Budi Prasetya, meminta masyarakat tidak menggunakan air secara berlebihan mengingat musim kemarau masih berlangsung.
“Kami mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan air bersih. Air yang tersedia agar dimanfaatkan untuk kebutuhan yang benar-benar penting,” kata Martinus.
Selain kebutuhan rumah tangga, kekeringan juga berpotensi berdampak terhadap sektor pertanian. BPBD Pati mengimbau petani untuk menyesuaikan jenis tanaman dengan kondisi ketersediaan air.
Martinus menyarankan petani padi mempertimbangkan tanaman palawija yang lebih tahan terhadap kondisi kekurangan air.
“Kami mengimbau kepada petani padi agar dapat beralih menanam tanaman palawija yang lebih kuat dan tidak membutuhkan air yang cukup banyak,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Pati sebelumnya telah menetapkan status siaga bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026.
Penetapan status tersebut menjadi langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau. Pemerintah daerah dan BPBD juga terus memantau wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih.
Masyarakat diminta menghemat penggunaan air sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak kemarau, termasuk kekeringan yang dapat meluas apabila curah hujan belum kembali normal.
