0
0
PATI – Kekeringan saat ini melanda 25 desa yang tersebar di sembilan kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati pun mulai menyiapkan solusi jangka panjang dengan membangun sumur bor di wilayah yang mengalami krisis air.
Untuk penanganan sementara, distribusi air bersih menggunakan truk tangki masih dilakukan ke sejumlah desa terdampak. Setiap hari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pati mengirimkan sedikitnya enam hingga delapan tangki air.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan distribusi air bersih menjadi langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama kekeringan.
“Teman-teman dari BPBD kita sudah kirim antara 6 sampai 8 tangki tiap hari,” kata Chandra kepada awak media, Senin (7/9/2026).
Namun, menurutnya, pengiriman air menggunakan truk tangki tidak bisa menjadi solusi permanen. Pemkab Pati kini mencari sumber air yang lokasinya lebih dekat dengan desa-desa terdampak agar penanganan kekeringan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Chandra mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk menentukan lokasi yang memungkinkan dibangun sumur sebagai sumber air bagi masyarakat.
“Jangka panjangnya ini kami baru negosiasi ataupun diskusi dengan pihak-pihak kecamatan supaya kami bisa bikin sumur-sumur di daerah terdampak kekeringan,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemkab Pati tidak ingin penanganan kekeringan setiap tahun hanya mengandalkan distribusi air bersih menggunakan truk tangki.
“Jadi tidak hanya kita tiap tahun harus mengirimkan truk tangki, tapi kami akan mencari sumber-sumber air di wilayah-wilayah terdekat dengan desa-desa yang terdampak kekeringan ini,” jelasnya.
Untuk menentukan titik pengeboran yang memiliki potensi sumber air, Pemkab Pati berencana melibatkan tenaga ahli geolistrik. Teknologi tersebut akan digunakan untuk memetakan titik-titik yang berpotensi memiliki sumber air bawah tanah.
Hasil pemetaan itu nantinya menjadi salah satu dasar dalam menentukan lokasi pembangunan sumur sekaligus penyusunan anggaran pada 2027.
“Teknologi sekarang kan banyak sekali. Nanti ahli-ahli dari geolistrik akan kami datangkan supaya titik-titik air ini bisa kita anggarkan nanti di 2027,” tandasnya.
Dengan adanya sumber air yang lebih dekat, distribusi air diharapkan menjadi lebih efektif. Air tidak perlu lagi didatangkan dari wilayah perkotaan atau lokasi yang jauh dari desa terdampak.
“Supaya air ini tidak lagi kita ambil dari daerah kota ataupun daerah yang sangat jauh, bisa kita ambil dari desa-desa terdekat wilayah kekeringan,” imbuhnya.
Meski demikian, pembangunan sumur bor di wilayah kekeringan bukan tanpa tantangan. Chandra menyebut ada informasi bahwa air tanah di sejumlah wilayah terdampak memiliki rasa payau.
“Memang daerah-daerah kekeringan ini informasinya kalau dibor itu airnya payau,” ungkapnya.
Karena itu, Pemkab Pati tidak ingin sembarangan menentukan titik pengeboran. Kajian oleh tenaga ahli diperlukan untuk memastikan sumber air yang ditemukan nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Kami baru mencari daerah-daerah mana yang terdekatlah, titik terdekat dari yang terdampak bencana kekeringan ini,” katanya.
Chandra tetap optimistis sumber air yang dapat dimanfaatkan masih bisa ditemukan. Pemerintah akan mendatangkan tenaga ahli untuk melakukan kajian sebelum pembangunan sumur direalisasikan.
“Pasti ada kalau kita berusahalah. Coba nanti kita akan datangkan ahlinya supaya kita bisa membikin sumur-sumur di mana desa-desa terdekat terdampak kekeringan ini,” ujar Risma.
Saat ini, tercatat sekitar 25 desa di sembilan kecamatan yang terdampak kekeringan. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena pada kondisi tertentu desa terdampak biasanya bisa mencapai sekitar 30 desa.
Selain menyiapkan solusi jangka panjang, Pemkab Pati juga membahas penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperkuat penanganan jangka pendek, khususnya distribusi air bersih.
“Ini baru kami rumuskan untuk yang BTT. Dari BTT, harapan kami ada anggaran yang bisa kita luncurkan untuk tangki ini bisa sampai 48 tangki tiap hari,” jelasnya.
Pemkab Pati juga membuka ruang dukungan dari berbagai pihak melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Salah satunya melalui Bank Jateng yang telah diajak berdiskusi terkait penanganan kekeringan.
“Dari BPD Jateng juga nanti akan menganggarkan untuk beberapa tangki, kelihatannya agak banyak nanti kita untuk di kecamatan-kecamatan yang terdampak kekeringan,” katanya.
Sementara itu, terkait penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan, hingga kini Pemkab Pati belum mengambil keputusan. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan bersama BPBD.
“Ini belum, masih belum. Nanti juga kami berdiskusi dengan BPBD, nanti tanggap bencana kekeringan ini kita baru bahas,” pungkasnya.
