PATI – Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra memastikan sektor infrastruktur masih menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2026. Sejumlah ruas jalan yang kondisinya rusak menjadi perhatian untuk segera ditangani.
Hal tersebut disampaikan Chandra seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati yang menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Jumat (18/9/2026).
Menurut Chandra, setelah mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Pemkab Pati, Raperda APBD Perubahan tersebut selanjutnya akan dikirimkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi.
“Ini baru rancangan, nanti selanjutnya rancangan ini akan kita kirimkan ke Pak Gubernur. Masih menunggu tanggapan provinsi,” kata Chandra.
Ia menjelaskan, Pemkab Pati masih menunggu hasil evaluasi dari Pemprov Jawa Tengah sebelum APBD Perubahan 2026 dapat dilaksanakan.
“Kalau bisa tercukupi dari provinsi, rancangan ini akan kita jalankan di anggaran APBD Perubahan 2026 Kabupaten Pati,” ujarnya.
Chandra menegaskan, infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama karena masih banyak ruas jalan di Kabupaten Pati yang membutuhkan penanganan.
“Prioritasnya tetap infrastruktur. Infrastruktur masih banyak sekali yang masih perlu diperhatikan,” jelasnya.
Ia menyebut, kondisi sejumlah ruas jalan bahkan sudah mengalami kerusakan cukup parah. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani karena berpotensi membahayakan pengguna jalan.
“Tadi barusan dapat info di beberapa daerah juga infrastrukturnya sudah terbelah, jadi menyebabkan dari masyarakat ada yang kecelakaan dan lainnya. Ini akan kita jalankan di agenda Perubahan 2026,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengatakan, persetujuan Raperda APBD Perubahan merupakan tahap akhir dari pembahasan antara legislatif dan eksekutif.
“Rapat Paripurna pada hari ini membahas APBD Perubahan Kabupaten Pati Tahun 2026. Nota Keuangan yang telah disampaikan Bupati Pati, kemudian tadi juga telah disampaikan oleh Badan Anggaran hasil pembahasannya. Kemudian dilakukan persetujuan bersama antara Bupati Pati dan DPRD,” ujar Ali.
Ia menyebut terdapat penambahan anggaran yang cukup besar untuk sektor infrastruktur. Anggaran tersebut salah satunya berkaitan dengan pembiayaan pembangunan sejumlah ruas jalan.
“Poinnya ada penambahan yang lumayan kaitannya dengan infrastruktur. Kalau tidak salah itu ada Rp61 miliar untuk meng-cover yang pinjaman itu Rp90 miliar, hanya bisa terealisasi Rp67 sekian miliar di antaranya untuk meng-cover judul atau jalan yang akan dibangun yang telah disampaikan pada saat APBD murni,” jelasnya.
Secara keseluruhan, total APBD Pati setelah perubahan berada di kisaran Rp2,9 triliun.
“Total perubahan di APBD Perubahan tadi disampaikan Rp2,9 triliun antara murni dan perubahan, plus minusnya kurang lebih seperti itu,” terang Ali.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga menjadi perhatian dalam APBD Perubahan 2026.
“Infrastruktur melanjutkan, pendidikan otomatis,” pungkasnya.











































