0
0
PATI – Pemerintah Kabupaten Pati mengajak dunia usaha mengambil peran aktif dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak melalui penerapan kebijakan yang ramah keluarga. Komitmen tersebut dinilai penting untuk mendukung kesejahteraan pekerja perempuan sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak anak.
Ajakan itu disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat membuka kegiatan Kebijakan Ramah Keluarga untuk Mendukung Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pati yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DinsosP3AKB) Kabupaten Pati di Ruang Joyokusumo, Selasa (21/7/2026).
Chandra menegaskan, pembangunan Kabupaten Layak Anak tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah. Menurutnya, sektor usaha memiliki posisi strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan keluarga, terutama bagi pekerja perempuan.
“Pembangunan Kabupaten Layak Anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan komitmen dunia usaha dalam menciptakan lingkungan kerja yang ramah keluarga,” tegas Chandra.
Ia mengatakan, perusahaan didorong memenuhi hak-hak pekerja perempuan dengan menyediakan ruang laktasi, ruang konsultasi, fasilitas ramah anak, serta memberikan hak cuti melahirkan dan menyusui sesuai ketentuan.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi semakin penting karena di banyak perusahaan, mayoritas tenaga kerjanya merupakan perempuan.
“Perhatian terhadap kesejahteraan ibu dan anak merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat, berkualitas, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” ujarnya.
Selain mendorong perusahaan menerapkan kebijakan yang berpihak pada keluarga, Pemkab Pati juga berkomitmen memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan dunia usaha. Sinergi tersebut diharapkan mampu membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha sekaligus menjaga iklim investasi di Kabupaten Pati tetap kondusif.
“Pemerintah daerah akan terus menjadi mitra dunia usaha. Kami ingin investasi tumbuh, lapangan kerja bertambah, dan masyarakat Pati memperoleh manfaat sebesar-besarnya,” kata Chandra.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Di sisi lain, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan akan terus diprioritaskan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala DinsosP3AKB Kabupaten Pati, narasumber, dan fasilitator pelatihan. Peserta berasal dari berbagai perwakilan dunia usaha, mulai dari sektor media, industri, rumah sakit, perbankan, hingga pusat perbelanjaan.
