0
0
PATI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra melantik 79 pejabat administrator dan pengawas di Pendapa Kabupaten Pati, Kamis (22/10/2026). Pelantikan ini berlangsung sehari setelah Bupati Pati nonaktif Sudewo divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (21/10/2026).
Meski waktunya berdekatan dengan putusan perkara Sudewo, Chandra menegaskan pelantikan tersebut tidak berkaitan dengan vonis mantan Bupati Pati itu. Menurutnya, proses mutasi dan promosi para pejabat telah berjalan sejak April 2026.
Dari total 79 pejabat yang dilantik, sebanyak 58 orang merupakan pejabat administrator dan 21 lainnya pejabat pengawas. Rinciannya, terdapat 43 mutasi dan 15 promosi jabatan administrator, serta 14 mutasi dan tujuh promosi jabatan pengawas.
Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 821.2/2920 Tahun 2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Surat keputusan itu ditandatangani langsung oleh Plt Bupati Pati pada 22 Oktober 2026.
“Hari ini, kami melaksanakan pelantikan di lingkungan Kabupaten Pati. Tentunya, kemarin banyak kekosongan jabatan yang kami isi, dan semua sudah melalui prosedur BKN sesuai perundang-undangan,” ujar Chandra.
Ia menjelaskan, pengisian jabatan dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong sekaligus sebagai penyegaran organisasi bagi pejabat yang telah menduduki jabatan selama lima tahun.
“Iya, sudah dijadwalkan karena ada beberapa posisi yang kosong dan juga sudah 5 tahun, ada penyegaran, itu saja. Tidak ada. Sudah dari bulan April. Dan baru keluar dari Mendagri. Kan memang butuh proses kan dari Mendagri,” tuturnya.
Chandra berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas secara profesional dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Ia juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati agar mengedepankan transparansi dan integritas dalam bekerja.
“Kita ini eranya sudah beda. Era transparansi, bahkan Kabupaten Pati paling sering mengundang KPK ke Pati. Kami selalu adakan pendampingan. Intinya, teman-teman yang dilantik sekarang juga saya paparkan bahwa sekarang ini semua untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Pati,” bebernya.
Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah praktik korupsi, Pemkab Pati akan terus melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pendampingan terhadap aparatur pemerintahan.
Pendampingan tersebut, kata Chandra, tidak hanya menyasar pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga camat dan kepala desa.
“Ini masih kami lakukan pendampingan oleh KPK. Semua unsur dari mulai kepala desa, camat, kepala OPD, semuanya pun kami adakan pendampingan dengan KPK. Intinya, kami pengin melaksanakan integritas Kabupaten Pati supaya lebih baik, tentunya untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Pati,” tandasnya.
