0
0
PATI – Ratusan peternak unggas di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pati, Senin (10/8/2026) siang. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kondisi usaha peternakan yang dinilai semakin tertekan.
Dalam aksi tersebut, massa membawa delapan tuntutan. Di antaranya meminta pemerintah menurunkan harga pakan, menaikkan harga telur dan daging ayam, serta mendorong penyerapan hasil produksi peternak berupa telur dan daging ayam untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pantauan di lokasi sekitar pukul 09.40 WIB, massa mulai berdatangan ke depan Kantor Bupati Pati. Mereka membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan. Salah satu spanduk bertuliskan “Turunkan Harga Pakan” dibentangkan di kawasan Alun-alun Simpang Lima Pati.
Ketua Asosiasi Unggas Peternak di Kabupaten Pati, Dwi Agus Siswanto, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan peternak terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang dinilai belum berpihak kepada peternak.
“Aksi hari ini merupakan bentuk kekecewaan kita terhadap pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Dwi ditemui di lokasi.
Menurut dia, harga telur di tingkat peternak saat ini hanya berada di kisaran Rp20 ribu per kilogram. Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas ayam pedaging yang harganya dinilai belum mampu memberikan keuntungan layak bagi peternak.
Dwi menyebut harga telur tersebut masih jauh di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni Rp26.500 per kilogram.
“Idealnya sesuai harga acuan pemerintah Rp26.500 untuk telur, jadi tiap hari rugi Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogramnya,” katanya.
Dia menambahkan, kondisi harga daging ayam juga belum sesuai harapan peternak. Harga di pasaran saat ini berada di kisaran Rp21 ribu per kilogram, sementara sebelumnya berada di sekitar Rp22 ribu per kilogram.
Peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut, terutama dengan menekan biaya produksi dan memastikan hasil ternak dapat terserap dengan harga yang wajar.
Selain persoalan harga, peternak juga mendorong agar hasil produksi unggas lokal dapat diserap dalam program MBG. Menurut mereka, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu upaya menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan kepastian pasar bagi peternak.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan, pemerintah daerah akan mengakomodasi aspirasi peternak, terutama terkait kepastian serapan pasar di daerah.
”Mengenai tuntutan serapan pasar, khususnya untuk program-program berskala daerah maupun nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), kami berkomitmen penuh untuk mengupayakan agar pasokannya diambil dari peternak rakyat lokal Pati,” kata dia.
Menurut Chandra, langkah tersebut perlu dilakukan untuk memberikan kepastian pasar bagi peternak rakyat di tengah kondisi harga telur dan daging ayam yang belum menguntungkan.
Pemkab Pati, lanjut dia, akan segera berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) tingkat koordinator wilayah (korwil) serta instansi terkait. Koordinasi itu dilakukan untuk memastikan peternak lokal dapat masuk ke dalam rantai pasok resmi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
”Selain itu, terkait regulasi pakan dan DOC yang menjadi kewenangan pusat, Pemkab Pati akan meneruskan dan mengawal tuntutan ini ke kementerian terkait agar ada intervensi harga yang adil bagi peternak mandiri,” tegas Chandra.
Dia berharap koordinasi lintas lembaga tersebut dapat menghasilkan langkah konkret, bukan hanya untuk menjamin penyerapan hasil produksi peternak, tetapi juga membantu menjaga keberlangsungan usaha peternakan rakyat di Pati.
