0
0
PATI – Kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Pati, khususnya penderita penyakit jantung. RSUD RAA Soewondo Pati tengah menyiapkan kerja sama dengan BPJS Kesehatan agar layanan kateterisasi jantung atau Catheterization Laboratory (Cath Lab) bisa dimanfaatkan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Jika kerja sama terealisasi, pasien jantung di Pati tidak perlu lagi menjalani rujukan ke rumah sakit di luar daerah, seperti Kudus, Rembang, hingga Semarang, untuk mendapatkan tindakan kateterisasi jantung.
Kesiapan layanan tersebut ditinjau langsung Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito bersama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra di RSUD RAA Soewondo Pati, Kamis (29/10/2026). Penandatanganan kerja sama ditargetkan dapat dilakukan pada 17 November 2026.
Chandra mengatakan, keberadaan Cath Lab sangat dibutuhkan masyarakat, terutama pasien yang mengalami gangguan jantung dan membutuhkan penanganan segera.
Menurutnya, pengadaan peralatan Cath Lab melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 telah berlangsung hampir tiga tahun. Saat ini, RSUD RAA Soewondo juga telah memiliki tenaga medis spesialis jantung untuk mendukung operasional layanan tersebut.
“Tujuannya bukan semata menghadirkan teknologi medis, melainkan memastikan masyarakat mendapat layanan jantung yang aman, bermutu, terjangkau, dan dekat dengan tempat tinggalnya,” kata Chandra.
Urgensi layanan tersebut terlihat dari tingginya kasus penyakit jantung di Kabupaten Pati. Berdasarkan data yang disampaikan Chandra, terdapat 1.318 kasus sindrom koroner akut di enam rumah sakit di Pati sepanjang 2024. Sebanyak 308 kasus di antaranya merupakan serangan jantung jenis STEMI yang membutuhkan penanganan cepat.
Keterlambatan penanganan akibat jarak rujukan dan keterbatasan akses fasilitas kesehatan berpotensi meningkatkan risiko komplikasi hingga kematian.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menegaskan, kerja sama dengan RSUD RAA Soewondo dapat segera dilakukan apabila seluruh persyaratan teknis telah terpenuhi. Persyaratan tersebut meliputi kesiapan peralatan medis, dokter spesialis, dan perawat.
“Kalau dokter, perawat, dan alatnya siap, kerja sama segera dilakukan. Dengan begitu, pasien tidak perlu lagi dirujuk ke Kudus atau Rembang,” ujarnya.
Setelah kerja sama berjalan, BPJS Kesehatan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan selama kurang lebih enam bulan.
Sementara itu, Plt Direktur RSUD RAA Soewondo Pati Ahmad Husin menjelaskan, Cath Lab di rumah sakit tersebut mulai beroperasi sejak 20 Desember 2024 untuk melayani pasien umum. Pihaknya kini mengupayakan agar layanan itu dapat ditanggung BPJS Kesehatan sehingga semakin banyak pasien yang bisa mengaksesnya.
RSUD RAA Soewondo merupakan rumah sakit tipe B pendidikan sekaligus rujukan regional kawasan Pantura Timur. Rumah sakit yang berdiri sejak 1932 tersebut memiliki kapasitas 330 tempat tidur.
Dari sisi sumber daya manusia, rumah sakit telah didukung satu dokter konsultan jantung dan pembuluh darah, dua dokter spesialis jantung, serta satu dokter yang sedang menjalani pendidikan intervensi. Selain itu, tersedia tiga perawat jantung intervensi, lima perawat kardiologi dasar, dan dua radiografer kateter.
Ahmad Husin menambahkan, akses dari Instalasi Gawat Darurat (IGD) menuju ruang Cath Lab dapat ditempuh dalam waktu kurang dari lima menit. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan penanganan pasien yang membutuhkan tindakan medis darurat.
Prihati mengingatkan, serangan jantung tidak hanya mengancam kelompok lanjut usia, tetapi juga dapat terjadi pada masyarakat usia produktif. Karena itu, kecepatan penanganan menjadi faktor penting untuk menekan risiko kematian maupun dampak ekonomi bagi keluarga pasien.
Di sisi lain, Prihati juga meminta Pemerintah Kabupaten Pati dan Dinas Kesehatan mengantisipasi pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini penting agar perubahan status kepesertaan tidak membuat pasien penyakit kronis, termasuk pasien cuci darah, kehilangan akses pelayanan kesehatan secara mendadak.
Dalam pemaparan tersebut, sekitar 14 ribu peserta disebut berpotensi terdampak pergeseran segmen atau wilayah kepesertaan.
BPJS Kesehatan juga mendorong rumah sakit meningkatkan mutu pelayanan, menekan klaim tertunda, serta memperkuat upaya promotif dan preventif. Salah satunya melalui rencana gerakan jalan kaki setiap hari pada 2027 dan pengembangan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis).
Prihati menegaskan, keberlanjutan program JKN membutuhkan gotong royong seluruh pihak, baik pemerintah, fasilitas kesehatan, maupun peserta, agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
