0
0
PATI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra berjanji memasang kembali foto Bupati Pati nonaktif Sudewo di kantor organisasi perangkat daerah (OPD) hingga balai desa. Keputusan itu disampaikan setelah dirinya menemui massa Gerakan Masyarakat Peduli Pati (GMPP) yang mendatangi Pendapa Kabupaten Pati, Kamis (29/10/2026).
Chandra mengatakan, proses hukum yang menjerat Sudewo belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Karena itu, menurutnya, foto Sudewo masih perlu dipasang di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Pati hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
“Intinya satu, bahwa memang Bapak Bupati nonaktif Bapak Sudewo, ini masih ada prosesnya lagi dilanjut,” kata Chandra.
Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya dari GMPP, foto Sudewo telah dicopot di sejumlah tempat, di antaranya Mal Pelayanan Publik (MPP), Dinas Koperasi dan UMKM, serta beberapa balai desa.
Pemerintah Kabupaten Pati, lanjut Chandra, akan menerbitkan surat agar pemasangan foto Sudewo di kantor-kantor pemerintahan tetap dilakukan sampai proses hukum selesai.
“Nanti kami akan bikin surat bahwa untuk semua bisa tetap dipasang sampai nanti inkrah. Karena secara kekuatan hukum ataupun apa, masih sebagai bupati nonaktif,” ujarnya.
Selain persoalan foto Sudewo, massa GMPP juga menyampaikan sejumlah kritik terhadap kinerja pemerintah daerah. Mereka menyoroti transparansi pembangunan infrastruktur jalan, kualitas proyek trotoar, pelayanan di RSUD RAA Soewondo, hingga kelanjutan program beasiswa bagi mahasiswa asal Pati.
Koordinator aksi GMPP, Sutamat, sebelumnya menyatakan pihaknya belum puas dengan kinerja pemerintah daerah. Massa juga meminta kejelasan penggunaan anggaran pembangunan jalan senilai Rp210 miliar serta evaluasi proyek trotoar yang dinilai perlu diawasi secara terbuka.
Menanggapi tuntutan tersebut, Chandra menyatakan sejumlah persoalan akan ditindaklanjuti. Ia juga membuka kemungkinan mengkaji kembali penataan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Alun-alun Pati dengan melibatkan masyarakat.
Menurutnya, rencana menghidupkan kembali aktivitas UMKM di kawasan tersebut perlu mempertimbangkan kenyamanan warga. Pemerintah daerah akan melakukan kajian dan survei untuk mengetahui respons masyarakat.
Terkait beasiswa mahasiswa, Chandra memastikan program tersebut akan tetap diupayakan. Namun, pembiayaannya direncanakan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan lagi dengan membebankan biaya kepada perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Chandra juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi Kabupaten Pati tetap aman dan kondusif. Ia berharap perbedaan pandangan tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat.
“Tidak ada kubu-kubuan lagi. Tentunya kita sama-sama ingin Pati ini kondusif, aman,” ujarnya.
