0
0
Wartapati. com– Ribuan nelayan yang tergabung dalam Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera dan Asosiasi Mina Santosa Kabupaten Pati akan turun ke jalan pada Senin ( 4/5/2026) mendatang. Aksi ini dipicu oleh lonjakan harga BBM non-subsidi yang kini menembus angka di atas Rp27.000 per liter.Kondisi itu dinilai mengancam keberlangsungan industri perikanan tangkap nasional.
Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, Eko Budiyono menyatakan, bahwa kenaikan biaya operasional yang tidak terkendali telah mencekik pendapatan nelayan. Menurutnya, BBM merupakan komponen paling vital karena menyerap sekitar 70 persen dari total biaya sekali melaut.
”Kenaikan harga BBM global akibat situasi perang membuat biaya melaut melonjak drastis, sementara pendapatan nelayan justru menurun,” ujar Eko dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/4/2026).
Ia memperingatkan, bahwa tanpa kebijakan khusus dari pemerintah, ribuan nelayan terancam berhenti melaut dan banyak unit usaha penangkapan ikan yang akan gulung tikar.
Dalam aksi yang direncanakan berpusat di Alun-alun Juwana dan berlanjut ke Alun-alun Pati tersebut, para nelayan membawa tuntutan spesifik kepada Presiden Prabowo Subianto.
Mereka meminta pemerintah menetapkan harga BBM khusus nelayan sebesar dua kali lipat dari harga subsidi saat ini, yakni di angka Rp13.600 per liter.
Eko menekankan, bahwa tuntutan ini sejalan dengan visi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
”Sub sektor perikanan tangkap adalah bagian tak terpisahkan dari ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat. Jika usaha ini mati, ketahanan pangan kita juga terganggu,” tegasnya.
Lebih lanjut Eko menjelaskan, bahwa sebelum memutuskan untuk menggelar aksi massa, pihak paguyuban dan asosiasi sebenarnya telah melakukan serangkaian langkah diplomasi. Mereka telah menghadap Dirjen Perikanan Tangkap untuk menyerahkan analisa usaha dan kemampuan riil nelayan di tengah krisis global.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI pun telah merespons dengan menggelar rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan Bappenas, BPH Migas, Pertamina, hingga Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan. Namun, hingga kini usulan tersebut belum juga direalisasikan menjadi kebijakan nyata.
”Kami sudah sampaikan aspirasi lewat jalur resmi dan rapat-rapat koordinasi, namun tindak lanjut pemerintah sangat dinantikan segera agar nelayan bisa tetap bertahan,” kata Eko.
Aksi damai pada 4 Mei mendatang, dijadwalkan dimulai pukul 07.00 WIB. Para nelayan berharap aksi ini menjadi pengetuk pintu hati pemerintah pusat untuk segera memberikan kepastian harga energi bagi mereka yang bertaruh nyawa di lautan.
