0
0
Wartapati.com — Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui penandatanganan Pakta Integritas bersama kepala daerah se-Jawa Tengah di Grhadhika Bhakti Praja, Senin (30/3/2026).
Penandatanganan tersebut merupakan bagian dari Dialog Antikorupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai upaya memperkuat integritas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang transparan.
Chandra menegaskan, komitmen tersebut tidak sekadar seremoni, melainkan harus diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
“Kami berkomitmen menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan APBD dan proses pengadaan barang dan jasa yang efisien, terbuka, serta bebas intervensi guna mencegah potensi penyimpangan. Selain itu, larangan terhadap praktik suap, gratifikasi, dan pemerasan, termasuk dalam promosi dan rekrutmen ASN, menjadi bagian penting dalam pakta integritas tersebut.
Menurut Chandra, penguatan pengawasan internal pemerintah juga harus terus dilakukan sebagai langkah preventif terhadap tindak pidana korupsi.
Ia berharap, langkah ini mampu memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menekankan kepada kepala daerah maupun pejabat publik di wilayahnya untuk menanamkan integritas dalam menajalankan tugas-tugasnya.
Menurut dia, integritas merupakan tanggung jawab diri sebagai seorang pejabat publik, agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang, apalagi mengarah ke tindak pidana korupsi. Tujuannya jelas, yaitu menciptakan clear and good governance.
“Saya mohon kepada KPK agar pencegahan lebih didahulukan. Penindakan itu yang terakhir. Kami perlu adanya pegangan, penerangan, dan pengawalan sehingga tidak menyimpang,” ujarnya.
Apabila ke depan setelah penandatanganan pakta integritas dan mendapatkan arahan dari KPK namun masih ada yang menyimpang atau tertangkap korupsi, Ahmad Luthfi menegaskan itu menjadi risiko dan tanggung jawab personal.
“Melanggar hukum itu azasnya personal. (Subyek hukumnya) barang siapa. Jadi sudah tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab institusi,” tegasnya.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengapresiasi langkah Gubernur Ahmad Luthfi yang mengumpulkan seluruh Bupati dan Walikota untuk diberikan arahan terkait kesadaran pencegahan korupsi.
Pencegahan memang menjadi salah satu kegiatan KPK selain kegiatan penindakan. KPK juga sudah cukup masif melakukan upaya-upaya pencegahan untuk mengingatkan agar tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi.
“Sosialisasi pencegahan korupsi ini inisiatifnya Gubernur. Sebagaimana diketahui, kegiatan penindakan di wilayah Jawa Tengah cukup banyak, sehingga dengan melakukan upaya pencegahan yang terus-menerus, serta sinergitas antara penegak hukum yang ada di daerah dan juga pihak-pihak pemerintah diharapkan mampu mengurangi perilaku koruptif,” katanya.
Ia menjelaskan, KPK telah melakukan monitoring ke seluruh daerah, tidak hanya di Jawa Tengah.
“Harapannya, setelah melakukan pencegahan dan menandatangani komitmen atau pakta integritas. Maka itu harus dilakukan, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
