0
0
Wartatimes.com – Jogjakarta Pelaksanaan Pemberangkatan jamaah haji ke ranah suci mulai mendapat sinyal positif, ditandai dengan mulai di bukanya penerbangam langsung dari Indonesia ke Arab Saudi.
Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan menjelaskan bahwa saat ini pihaknya serta pemerintah masih fokus pada pemberangkatan haji. “Kita tahu selama pandemi ini tak ada pemberangkatan haji. Menteri Agama dan perwakilan komisi sudah berkomunikasi langsung di kerajaan Saudi Arabia, tapi jumlah kuotanya belum pasti karena Covid-19 ini sangat dinamis, takutnya ada varian baru,” di ungkapkan di sela-sela pelaksanaan Rakorwil DPW NasDem Jateng-DIY, Selasa (30/11) lalu.
Saat ini, Kerajaan Saudi Arabia hanya menerima vaksin Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, dan AstraZeneca. Disebutkan jemaah yang menggunakan vaksin tersebut bisa langsung melaksanakan ibadah umrah. Namun begitu, para jamaah yang menggunakan vaksin Sinovac dan vaksin lain yang diakui oleh WHO harus melakukan karantina selama 3 hari.
Wulan menilai, sudah semestinya karantina yang dilakukan ini tidak terlalu lama karena hal tersebut juga menyangkut biaya. Pihaknya juga menyoroti persiapan haji yang akan dilaksanakan pada pertengahan tahun depan. “Pelaksanaan haji pada Juni-Juli harus ada prepare, lalu apa persiapannya. Maktab dan anggarannya, termasuk umroh,” ia menekankan.
Sri Wulan menjelaskan bahwa saat ini, ibadah umrah hanya bisa diikuti oleh masyarakat yang berumur di atas 18 tahun dan maksimal 60 tahun. Kuota umroh juga belum ada kepastian sehingga hal ini masih akan terus dikomunikasikan oleh Kemenag.
Ia berharap, pelaksanaan umrah yang dibuka mulai 1 Desember lalu bisa dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat. Karena seperti yang dikatakan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil C, pelaksanaan umrah kali ini menjadi tantangan bagi Indonesia agar mendapatkan izin untuk pelaksanaan haji di tahun depan meski belum ada keputusan apapun dari Kerajaan Arab Saudi.
“Harapannya bisa dikomunikasikan dan ada titik temu yang tidak memberatkan, harga umrah dan haji nanti berapa,” kata anggota Komisi VIII DPR tersebut.dn
