0
0
PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tengah menyiapkan program angkutan sekolah gratis yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2027. Program ini diprioritaskan untuk pelajar SMP negeri di wilayah Pati Kota sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan.
Kepala Dishub Pati, Tony Romas Indriarsa, mengatakan program tersebut masih dalam tahap persiapan. Saat ini, pihaknya tengah merampungkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai landasan pelaksanaan angkutan sekolah gratis.
“Kita rampungkan Perbupnya dulu. Perbup transportasi gratis baru kita godok. Kita usul ke provinsi,” ungkapnya.
Tony menjelaskan, sasaran awal program ini adalah siswa SMP negeri yang berada di kawasan perkotaan Pati. Pembatasan wilayah tersebut dilakukan karena keterbatasan anggaran dan armada yang tersedia.
Menurutnya, keberadaan angkutan sekolah gratis diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh pelajar. Dengan demikian, risiko kecelakaan di kalangan siswa serta kepadatan lalu lintas di kawasan perkotaan bisa ditekan.
“Rencana di SMP negeri di Pati yang di kota. Karena memang ini kita untuk meminimalkan kecelakaan di kalangan pelajar dan untuk mengurangi kepadatan kendaraan di kota,” terangnya.
Terkait kebutuhan armada, Dishub Pati masih melakukan penghitungan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. Namun, pihaknya telah merencanakan penyediaan sebanyak 35 unit kendaraan untuk mendukung program tersebut.
“Tergantung anggaran. Kalau memang cukup kita menyiapkan 35 armada yang siap untuk angkutan sekolah gratis,” ujarnya.
Tony mengakui, jumlah tersebut belum mampu menjangkau seluruh pelajar di Kabupaten Pati. Karena itu, pelaksanaan program tahap awal nantinya akan dievaluasi untuk melihat kemungkinan perluasan layanan hingga ke wilayah perdesaan.
“Masih kurang. Kita terbatas anggaran untuk meng-cover semuanya. Nanti kita evaluasi untuk perluas ke desa,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait pengadaan kendaraan, Dishub Pati masih mengupayakan ketersediaan armada. Pihaknya mengaku telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski demikian, pengadaan kendaraan baru juga menjadi opsi yang tengah diperjuangkan.
“Kita sudah bersurat ke Pemprov DKI, tapi dari Pak Bupati nanti kita upayakan baru saja, mudah-mudahan pengadaan yang baru,” pungkasnya.
