0
0
PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mulai menata kawasan perkotaan dengan memusatkan seluruh kegiatan Car Free Day (CFD) di Alun-Alun Kembangjoyo. Kebijakan ini sekaligus menjadi langkah untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang masih berjualan di zona merah, termasuk di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman.
Penataan tersebut diputuskan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, seusai melakukan audiensi dengan perwakilan PKL di Ruang Kembangjoyo Setda Kabupaten Pati, Selasa (10/11/2026).
Chandra menegaskan, ke depan kegiatan CFD tidak lagi digelar di Alun-Alun Pati maupun sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Seluruh aktivitas masyarakat pada hari bebas kendaraan bermotor itu akan dipusatkan di Alun-Alun Kembangjoyo.
“Per hari ini, kami putuskan Car Free Day semuanya akan terpusat di Alun-Alun Kembangjoyo. Tidak lagi di Alun-Alun Pati maupun sepanjang Jalan Jenderal Sudirman,” tegas Chandra.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemkab Pati menyiapkan anggaran sekitar Rp3,5 miliar pada 2027 guna mengembangkan Alun-Alun Kembangjoyo. Sejumlah fasilitas yang akan dibangun meliputi jogging track, sarana kebugaran luar ruang (outdoor fitness), hingga air mancur interaktif yang dapat dimanfaatkan anak-anak untuk bermain air.
Selain anggaran daerah, pemerintah pusat juga direncanakan memberikan dukungan anggaran sekitar Rp10 miliar.
Chandra berharap pengembangan kawasan tersebut tidak hanya menjadi ruang publik yang nyaman, tetapi juga mampu menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya PKL.
“Kami ingin masyarakat bisa menikmati Alun-Alun Kembangjoyo sebagaimana mestinya. Teman-teman PKL juga bisa berkumpul dan menjalankan kegiatan usaha di sana. Dengan begitu, kawasan ini kembali ramai dan menjadi daya tarik wisata Kabupaten Pati,” ujarnya.
Tidak hanya CFD, Pemkab Pati juga berencana mengarahkan kegiatan pasar pagi dan berbagai aktivitas masyarakat lainnya ke Alun-Alun Kembangjoyo. Dengan demikian, kawasan tersebut diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi baru sekaligus alternatif tempat berjualan bagi PKL yang selama ini menempati zona merah.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Jalan Jenderal Sudirman. Aktivitas PKL di sepanjang jalan tersebut selama ini dikeluhkan masyarakat karena dinilai memicu kemacetan dan mengganggu kelancaran lalu lintas.
Meski demikian, Chandra memastikan penataan tidak langsung dilakukan melalui penertiban. Pemkab Pati akan mengedepankan sosialisasi dan memberikan arahan kepada para pedagang agar bersedia berpindah lokasi.
“Sebelum penertiban, tentu kami akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Satpol PP akan mengarahkan para PKL yang masih berjualan di zona merah agar berpindah dan berjualan di Alun-Alun Kembangjoyo,” jelasnya.
Setelah sosialisasi dilakukan, Pemkab Pati akan mulai menegakkan peraturan daerah (Perda). PKL yang tetap melanggar dan tidak mengindahkan arahan petugas terancam dikenai tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau sudah dilakukan sosialisasi, tetapi masih membandel, Satpol PP akan memberikan efek jera. Perda tetap harus ditegakkan, karena banyak keluhan masyarakat terkait aktivitas PKL yang menyebabkan kemacetan,” tegas Chandra.
Sembari menunggu pembangunan fasilitas baru, Pemkab Pati juga akan membenahi sarana dan prasarana yang sudah tersedia di Alun-Alun Kembangjoyo. Perbaikan meliputi kamar mandi, lampu penerangan, CCTV, hingga peningkatan jaringan Wi-Fi gratis untuk menunjang kenyamanan pengunjung.
Chandra menyebut, pembangunan air mancur akan memasuki tahap perencanaan pada Februari 2027 dan ditargetkan mulai dikerjakan pada Maret 2027. Ia berharap seluruh fasilitas tersebut dapat terwujud pada akhir Maret 2027 sehingga menjadi salah satu ikon baru Kabupaten Pati.
“Kami ingin masyarakat bisa berkumpul dengan nyaman. Fasilitas yang sudah ada akan diperbaiki dan ditingkatkan, termasuk Wi-Fi gratis yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan positif,” ungkapnya.
Sementara itu, salah satu perwakilan PKL, Tukul, mengaku puas dengan hasil audiensi bersama Pemkab Pati. Ia menyatakan siap ikut mengawal kebijakan penataan yang telah disepakati.
“Kami puas dengan hasil audiensi ini dan akan ikut mengawal apa yang sudah menjadi kebijakan Pemkab,” katanya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati Joni Kurnianto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR), Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta sejumlah perwakilan PKL.
