0
0
PATI – Isu adanya permintaan sumbangan kepada 21 camat di Kabupaten Pati untuk membiayai aksi demonstrasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung DPR RI, Jakarta, pada 27 Agustus 2026, terus menjadi sorotan di media sosial.
Dalam informasi yang beredar, masing-masing camat disebut diminta memberikan bantuan sekitar Rp12 juta. Dana tersebut rencananya digunakan untuk menyewa bus dan membiayai akomodasi massa dari Pati yang akan mengikuti aksi di Jakarta.
Namun, hingga Jumat (21/8/2026), permintaan bantuan tersebut ditegaskan belum terjadi di Kecamatan Tlogowungu.
Pelaksana Tugas (Plt) Camat Tlogowungu, Mohammad Roni, mengatakan pihaknya belum menerima surat maupun proposal resmi dari AMPB terkait permintaan bantuan tersebut.
“Kalau di Tlogowungu saat ini memang kami belum menerima surat atau semacam proposal. Tapi memang kami mendengar kabar dari media sosial, memang ada kabar seperti itu,” ujar Roni saat ditemui di Desa Sumbermulyo, Jumat (21/8/2026).
Roni juga memastikan Kecamatan Tlogowungu tidak memberikan bantuan kepada AMPB untuk membiayai aksi demonstrasi di Jakarta.
Menurut dia, anggaran yang dikelola pemerintah kecamatan telah memiliki peruntukan dan target kegiatan masing-masing. Karena itu, anggaran tidak dapat dialihkan begitu saja untuk kegiatan di luar perencanaan.
“Prinsip kalau di kami terkait dengan hal ini, karena memang anggaran di kecamatan memang tidak ada untuk alokasi itu, kami tidak bisa untuk membantu kegiatan AMPB tersebut,” tegasnya.
Ia menjelaskan, setiap anggaran pada instansi pemerintah telah disusun berdasarkan program dan target yang harus dilaksanakan.
“Setiap anggaran yang ada di instansi memang sudah ada target-target yang harus dilaksanakan. Jadi tidak langsung bisa setiap saat, setiap waktu langsung bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan target itu,” sambung Roni.
Ketika ditanya mengenai kabar bahwa Kecamatan Tlogowungu telah memberikan bantuan kepada AMPB, Roni kembali membantahnya.
“Tidak, tidak ada,” tegasnya.
Roni mengatakan, pihaknya hingga kini juga belum menerima dokumen resmi berupa surat maupun proposal permohonan bantuan dari AMPB.
Informasi mengenai adanya permintaan bantuan tersebut, lanjut dia, justru diketahuinya melalui berbagai unggahan di media sosial, termasuk TikTok dan Facebook.
“Jadi saat ini kami juga belum menerima surat atau apa. Kami baru mendengar dari media sosial yang beredar banyak di TikTok, di Facebook, dan sebagainya,” katanya.
Sementara mengenai kemungkinan adanya kecamatan lain yang telah memberikan bantuan, Roni mengaku belum mengetahui informasi tersebut.
“Saya belum tahu untuk kecamatan yang lain. Tapi memang tahunya saya dari media sosial. Untuk di Tlogowungu saat ini memang belum ada,” pungkasnya.
AMPB Sebut Minta Dukungan 21 Camat
Sebelumnya, pentolan AMPB, Teguh Istiyanto, mendatangi Camat Margorejo, Arif Fadhillah, di kantornya pada Rabu (19/8/2026). Teguh datang bersama Supriyono alias Botok dan sejumlah anggota AMPB.
Kedatangan tersebut untuk menyampaikan rencana aksi penyampaian pendapat di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026.
Teguh mengatakan, AMPB bersama sejumlah LSM dari berbagai daerah akan membawa dua tuntutan utama, yakni mendesak DPR RI mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset dan Undang-Undang Hukuman Mati bagi Koruptor.
Menurut Teguh, banyak masyarakat Pati yang ingin mengikuti aksi tersebut. Namun, kendala biaya transportasi dan akomodasi menjadi persoalan bagi calon peserta.
Atas dasar itu, AMPB berinisiatif meminta dukungan kepada 21 camat di seluruh Kabupaten Pati.
“Atas dasar masukan dari berbagai macam warga masyarakat dan juga teman-teman AMPB, supaya kita mencari bantuan dari pihak pemerintah. Dalam hal ini per kecamatan itu jatah satu bus,” ujar Teguh.
AMPB menargetkan setiap camat memberikan bantuan sekitar Rp12 juta untuk kebutuhan sewa satu armada bus beserta akomodasi lainnya.
Teguh juga meminta para camat berkoordinasi dengan kepala desa di wilayah masing-masing untuk mendukung keberangkatan massa.
“Kami sowan ke Bapak Camat untuk meminta sumbangan satu armada bus, kira-kira biayanya satu bus itu sekitar Rp12 juta. Kami tadi sampaikan untuk Pak Camat supaya juga koordinasi dengan kepala desa di bawahnya,” katanya.
Meski demikian, Teguh menegaskan permintaan tersebut bukan sebuah paksaan. Keputusan untuk memberikan bantuan, menurut dia, sepenuhnya berada di tangan masing-masing pejabat.
Jika seluruh 21 camat memberikan dukungan sesuai target AMPB, massa asal Kabupaten Pati yang berangkat ke Jakarta pada 27 Agustus 2026 diperkirakan berpotensi mencapai lebih dari 1.000 orang.
