0
0
Wartapati.com – Pihak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tayu bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pati memenuhi panggilan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati terkait polemik penarikan biaya kegiatan outing class.
Pertemuan berlangsung di ruang rapat Komisi D DPRD Kabupaten Pati pada Kamis (16/04/2026). Pemanggilan ini dilatarbelakangi adanya persoalan penarikan biaya outing class Rp1,8 juta per siswa yang bakal digunakan untuk berangkat ke Bali.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo mengatakan, bahwa pihaknya memperoleh laporan adanya pembayaran outing class yang mencapai Rp1,8 juta per siswa. Adapun jadwal outing class itu awalnya direncanakan pada bulan Juni, akan tetapi dimajukan April 2026 ini.
“Malam ini kami baru selesai rapat dengan Dinas Pendidikan. Hadir juga Kepala Sekolah SMP Tayu dan Wakil Kepala Sekolah dan Komite terkait isu yang trending hari ini terkait wisata yang akan ke Bali yang semula tanggal Juni diajukan bulan April,” kata Bandang.
Ia menambahkan, besaran biaya tersebut dinilai memberatkan wali murid. Selain nominal yang cukup tinggi, pembayaran juga harus dilakukan dalam waktu singkat, yakni sekitar satu minggu sebelum keberangkatan.
“Banyak wali murid yang keberatan karena berangkat ke Bali itu bayarnya Rp1.800.000 itu belum uang saku dan waktunya pembayaran tinggal satu minggu,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kabupaten Pati, Sunarji mengatakan, bahwa kegiatan outing class di luar wilayah Pati tidak boleh dilakukan. Hal itu sesuai dengan instruksi Plt Bupati Pati.
“Untuk itu berdasarkan surat edaran kami bahwa pelaksanaan outing class atau pembelajaran di luar kelas, tidak diperbolehkan di luar Kabupaten Pati. Semua yang dilaksanakan di luar Kabupaten Pati dibatalkan,” kata Sunarji.
Menindaklanjuti hal tersebut, kegiatan outing class ke luar daerah, termasuk rencana keberangkatan ke Bali, dipastikan tidak dapat dilaksanakan.
Pemerintah daerah menegaskan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Pati guna mencegah polemik serupa di kemudian hari.
