0
0
PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendorong agar jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Pati diisi figur baru. Pergantian tersebut dinilai penting untuk menghadirkan penyegaran birokrasi sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan legislatif.
Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, mengatakan Sekda terpilih nantinya harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, terutama dalam menjembatani hubungan antara eksekutif dan legislatif. Selain itu, pejabat tersebut juga dituntut memahami pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Harapan kami orang baru supaya ada penyegaran. Kemudian, dari sisi lain, komunikasi yang benar-benar paham tentang APBD, terus dalam komunikasi bisa intens, baik antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Muslihan yang juga menjabat Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pati itu menegaskan, harapannya terhadap figur baru bukan berarti menyudutkan Sekda sebelumnya. Menurut dia, kepemimpinan terdahulu sudah berjalan baik, tetapi masih ada aspek komunikasi yang perlu dievaluasi.
Ia menilai komunikasi antara eksekutif dan legislatif selama ini belum berjalan cukup intens. Bahkan, dalam sejumlah rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD, jawaban atas pertanyaan anggota dewan terkadang dinilai tidak sesuai dengan konteks persoalan yang dibahas.
“Kalau yang sebelumnya, saya tidak menyatakan itu jelek, tidak. Yang sebelumnya sudah baik, akan tetapi komunikasinya kurang begitu intens antara eksekutif dan legislatif. Kemudian, kalau ada rapat Banggar, misalkan ada pertanyaan atau apa, itu kadang jawabannya di luar konteks,” ungkapnya.
Lebih jauh, Muslihan menyebut posisi Sekda sangat strategis dalam roda pemerintahan daerah. Sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan sekaligus penghubung kebijakan kepala daerah dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Sekda harus memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai.
Karena itu, ia berharap Sekda Pati mendatang merupakan figur yang proaktif, memahami persoalan hukum dan APBD, serta menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas.
“Sekda ini merupakan sentral utama dalam pemerintahan daerah sebagai tangan panjang daripada bupati. Maka, ini harus benar-benar yang proaktif, berpengalaman, tahu hukum, tahu APBD, terbuka, transparan, akuntabel. Tujuan kami adalah untuk membangun Kabupaten Pati,” tegasnya.
Meski mendorong adanya figur baru, Muslihan meminta seluruh tahapan seleksi tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia optimistis dari sejumlah kandidat yang dinyatakan memenuhi persyaratan, akan ada sosok yang dinilai paling tepat untuk menduduki jabatan tersebut.
“Ini bisa menjadi pertimbangan. Meskipun di antara semuanya ini baik, di antara yang berkompetisi ini semuanya baik, tapi ada yang lebih baik. Pasti ada yang paling baik. Semuanya tidak ada yang jelek, semuanya tidak ada yang tidak memenuhi syarat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, empat pejabat dinyatakan lolos seleksi administrasi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekda Kabupaten Pati. Hasil seleksi tersebut diumumkan melalui situs resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pati.
Keempat pejabat tersebut yakni Jumani, yang saat ini menjabat Staf Ahli Bupati Pati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Jumani sebelumnya juga pernah menduduki jabatan Sekda Pati.
Berikutnya, Tulus Budiharjo yang kini menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati dan Rekso Suhartono selaku Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati.
Satu kandidat lainnya adalah Siti Subiati atau yang akrab disapa Atik. Saat ini, ia menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati sekaligus dipercaya sebagai Penjabat (Pj) Sekda Pati.
Keempat kandidat tersebut selanjutnya berpeluang melanjutkan tahapan seleksi untuk memperebutkan jabatan tertinggi dalam struktur aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
