Beranda Berita Pati Anggota Komisi B DPRD Pati Menganggap Penilaian Keuangan di Pemkab Pati Masih...

Anggota Komisi B DPRD Pati Menganggap Penilaian Keuangan di Pemkab Pati Masih Buruk

0
Anggota Komisi B DPRD Pati Nor Sukarno
0 0
Read Time1 Minute, 38 Second

WARTAPATI Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Sukarno menganggap hasil penilaian keuangan di Pemkab Pati masih buruk. Hal itu menyusul dari penilaian Kementrian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan untuk presentasi penyerapan anggaran belum lulus.

Sukarno kepada wartawan belum lama ini menjelaskan, Dari hasil penilaian untuk penyerapan anggaran rata-rata Pemkab Pati memperoleh nilai D, sementara untuk nilai A hanya 1 yakni soal penanganan stunting.

Selain itu, terkait dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemkab Pati, Politisi Golkar itu mengaku bahwa kemungkinan hanya prosentase dari anggaran yang sudah di plot ke masing-masing SKPD, dan 95 persen apabila tidak ada masalah dianggap WTP, tapi nilai dari kegiatan itu sesuai hasil penilaian Kemenkeu belum mencapai target.

“WTP itu kan hanya wajar tanpa pengecualian, yang direncanakan, yang dianggarkan, dan dilaksanakan itu wujudnya ada, namun seharusnya itu kan ada impect nya, dampaknya bagaimana, termasuk kemanfaatan ke masyarakat. Misalnya dalam kegiatan yang sudah dianggarkan ternyata diaudit sudah benar, tapi ternyata impect dan kemanfaatannya belum menyentuh ke masyarakat,”Katanya.

Seperti Bupati Pati Pati, Lanjut Sukarno, untuk akhir masa jabatannya 22 Agustus 2022, paling tidak dalam kemanfaatan program yang disampaikan dalam visi misi saat akan mencalonkan diri paling tidak harus mendekati, dan sejauh ini dilihat masih ada yang belum tersampaikan atau dilaksanakan.

“WTP itu memang pertahun, tapi kalau dilihat dari kemanfaatan dalam penyerapan anggaran itu belum tercapai, maknaya penganggaran itu harus bisa berkelanjutan selama periode itu, dan bukti penilaian itu saya ada kok,”Sindir Sukarno.

Sementara dikutip dari salah satu media cetak, Bupati Pati Haryanto membantah adanya disclaimer dalam penilaian Kemenkeu. Menurutnya, Predikat WTP yang diperoleh merupakan opini tertinggi atas hasil audit laporan keuangan daerah yang sudah diraih oleh Pemkab Pati selama 7 kali berturut-turut sejak tahun anggaran 2015, sementara untuk nilai C dan D juga tidak ada. Predikat WTP yang diperoleh merupakan yang terbaik tahun 2022.

“Tahun ini kita mendapat WTP terbaik, dan tidak ada disclaimer, justru tahun ini bagus, sebab ada pencapaian penghargaan WTP,”Cetusnya.(wis)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Artikulli paraprakDianggap Kemlinthi dan ambisi menjadi Capres, Ganjar Tegaskan Capres Urusan Ketum Megawati
Artikulli tjetërNasib Pegawai Harian Lepas Di Ujung Tanduk, PHL Jepara Rapatkan Barisan Perjuangkan Nasib Mereka

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini