0
0
PATI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengeksekusi tiga kepala desa di Kabupaten Pati yang terseret kasus dugaan pemerasan dalam pengisian perangkat desa. Setelah dua terpidana lebih dahulu dikirim ke Lapas Semarang, giliran Sumarjiono, Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, yang kini harus menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Pati.
Sumarjiono dieksekusi pada Kamis (12/11/2026), setelah putusan pengadilan terhadap dirinya berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ia dijemput dan diantar tim jaksa eksekutor KPK untuk menjalani hukuman penjara di Lapas Pati.
Jaksa Eksekutor KPK, Beny Harkat, mengatakan eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan pengadilan terhadap tiga terpidana dalam perkara yang berkaitan dengan kasus pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.
“Yang sudah inkrah ada tiga orang, Pak Sumarjiono, Pak Abdul Suyono, dan Pak Sukarjan. Pak Sukarjan dan Pak Abdul Suyono sudah kami eksekusi kemarin di Lapas Semarang. Kemudian Pak Sumarjiono hari ini kami eksekusi di Lapas Pati,” ujar Beny di Lapas Pati, Kamis (12/11/2026).
Menurut Beny, penempatan Sumarjiono di Lapas Pati merupakan hasil pertimbangan pimpinan KPK dengan memperhatikan sejumlah fakta persidangan serta kepentingan proses hukum.
“Iya, pertimbangan pimpinan. Kami juga menyesuaikan dengan fakta sidang, kemudian ada semacam membantu proses persidangan juga, jadi kami pertimbangkan untuk dieksekusi di Pati,” jelasnya.
Beny menegaskan, ketiga terpidana tidak mengajukan upaya hukum banding sehingga putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dan dapat langsung dieksekusi.
“Tiga orang ini sudah inkrah, langsung kami eksekusi,” tegasnya.
Dalam perkara tersebut, ketiga kepala desa dijatuhi hukuman penjara dengan besaran berbeda. Sumarjiono divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta.
Sementara itu, Abdul Suyono, Kepala Desa Karangrowo, dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp300 juta. Adapun Sukarjan, Kepala Desa Sukorukun, divonis lima tahun penjara dengan denda Rp300 juta.
Dari ketiganya, Abdul Suyono menerima hukuman paling berat, sedangkan Sumarjiono mendapatkan vonis paling ringan.
Saat ditanya mengenai peran dan keterlibatan Sumarjiono dalam perkara tersebut, Beny memilih tidak memberikan penjelasan lebih jauh. Ia menegaskan bahwa tugasnya sebagai jaksa eksekutor hanya menjalankan putusan pengadilan, bukan menguraikan kembali fakta-fakta persidangan.
“Izin, kami selaku eksekutor tidak bisa menyampaikan fakta sidang kemarin karena itu menjadi ranah JPU (Jaksa Penuntut Umum). Kami selaku eksekutor hanya melaksanakan putusan pengadilan, berikut nanti barang bukti dan sebagainya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, membenarkan pihaknya telah menerima Sumarjiono dari tim KPK pada Kamis (12/11/2026). Ia memastikan proses penerimaan terpidana berjalan sesuai prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku.
“Hari ini ada eksekusi dari KPK yang telah diantar pada Kamis, 12 November 2026, atas nama Sumarjiono. Jadi, yang bersangkutan menjalani hukuman di Lapas Pati. Kami terima dalam keadaan sehat dan berkas-berkasnya lengkap,” tuturnya.
Suprihadi menambahkan, tidak ada perlakuan khusus dalam proses penerimaan Sumarjiono. Seluruh tahapan tetap dilaksanakan sesuai SOP penerimaan narapidana baru.
Diketahui, perkara yang menjerat Sumarjiono, Abdul Suyono, dan Sukarjan berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan dalam pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati yang turut menyeret Bupati Pati nonaktif, Sudewo.
Ketiga kepala desa tersebut sebelumnya menjalani persidangan hingga akhirnya divonis pada Kamis (22/10/2026).
Dengan dieksekusinya Sumarjiono ke Lapas Pati, seluruh tiga terpidana dalam perkara tersebut kini telah menjalani eksekusi hukuman penjara setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
