0
0
PATI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Pati meresmikan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di kantor DPD NasDem Pati, Rabu (11/11/2026). Fasilitas tersebut disiapkan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan bagi perempuan serta anak yang menjadi korban kekerasan maupun persoalan hukum.
Rumah perlindungan ini membuka layanan secara gratis bagi masyarakat. Pendampingan terutama difokuskan pada aspek hukum, termasuk membantu korban memahami hak-haknya dan memperoleh akses keadilan.
Ketua DPD Partai NasDem Pati, Didin Syafrudin, mengatakan pendirian rumah perlindungan tersebut merupakan bentuk kepedulian partainya terhadap berbagai persoalan yang menimpa perempuan dan anak di Kabupaten Pati.
Menurutnya, tidak sedikit korban yang memilih mencabut laporan atau mengurungkan niat mencari keadilan karena merasa takut dan khawatir. Karena itu, keberadaan rumah perlindungan diharapkan bisa memberikan edukasi sekaligus pendampingan agar korban berani memperjuangkan haknya.
“Kita ingin ambil bagian dalam mengedukasi dan mendampingi para korban agar mendapatkan hak-haknya dan memperoleh keadilan. Sebab, sering kali mereka mencabut laporan karena ada ketakutan dan kekhawatiran,” ujar Didin.
Ia menjelaskan, layanan utama yang disediakan berupa pendampingan hukum. Sementara untuk pendampingan psikologis, pihaknya akan bekerja sama dengan lembaga terkait, termasuk menghadirkan tenaga psikolog apabila dibutuhkan.
Didin menegaskan, seluruh layanan di Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut tidak dipungut biaya.
“Komitmen kita tidak ada biaya apa pun, satu rupiah pun. Kita betul-betul memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat yang mencari keadilan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati, Hartini, menyambut baik peresmian rumah perlindungan tersebut.
Menurutnya, keberadaan fasilitas itu dapat membantu pemerintah daerah, khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dalam menangani berbagai persoalan perempuan dan anak.
“Rumah ini sangat membantu karena juga bisa mendukung Dinsos P3AKB melalui UPTD. Dengan banyaknya kasus yang terjadi, persoalan perempuan dan anak memang menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Pati,” ungkap Hartini.
Ia menambahkan, UPTD Dinsos P3AKB selama ini berkomitmen menangani berbagai kasus perempuan dan anak serta memberikan solusi bagi para korban.
Di sisi lain, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPW Partai NasDem Jawa Tengah, Deddy Gunawan, menyampaikan bahwa pendirian Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan amanah dari kesepakatan besar Partai NasDem dalam Laga Perubahan XV yang digelar di Akademi Bela Negara Partai NasDem.
Salah satu poin kesepakatan tersebut adalah pembentukan rumah perlindungan perempuan dan anak di setiap DPD Partai NasDem. Program itu dimaksudkan sebagai bentuk kehadiran partai dalam membantu masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan pendampingan hukum tanpa dipungut biaya.
