0
0
Wartapati.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati belum berencana untuk memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM).
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra menyampaikan, bahwa belum ada arahan resmi dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait penerapan WFH di daerah.
“Belum ada arahan dari provinsi, dari pusat juga belum ada arahan ke daerah-daerah. Kalau di tingkat pusat kelihatannya sudah ada,” ujar Risma saat ditemui di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati, Kamis (26/3/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan WFH umumnya dipertimbangkan bagi ASN yang memiliki jarak tempuh cukup jauh menuju tempat kerja, yang berdampak pada tingginya konsumsi BBM. Namun, kondisi tersebut dinilai belum relevan untuk wilayah Pati.
“Di pusat itu karena jarak tempuh PNS-nya jauh-jauh. Kalau di daerah, saya kira belum perlu WFH,” jelasnya.
Menurut Risma, mayoritas ASN di lingkungan Pemkab Pati masih memiliki jarak tempuh yang relatif dekat dan wajar, sehingga belum mendesak untuk menerapkan sistem kerja jarak jauh.
“Kalau di Pati, saya kira jarak tempuhnya tidak terlalu jauh,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Oleh karena itu, kehadiran ASN secara langsung di kantor dinilai penting untuk menjaga kualitas koordinasi dan sinergi kerja.
“Kita masih butuh sinergitas yang lebih jika bertemu secara tatap muka, karena pelayanan tetap yang utama,” pungkasnya.
