0
0
WARTATIMES.COM SEMARANG – Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memberi tiga penghargaan (Award) terkait manajemen ASN kepada Pemprov Jateng. Selain meningkatkan kinerja abdi negara, penghargaan itu diharap menjadi pelecut untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah Wisnu Zaroh mengaku bersyukur terhadap tiga BKN Awards yang diterima Pemprov Jateng. Ia mengatakan, ini merupakan momen para ASN memberikan kinerja prima terhadap bukan sekedar predikat.
Tiga penghargaan yang diterima oleh Pemprov Jateng meliputi, peringkat 1 Special mention komitmen peningkatan pelayanan kepegawaian BKN, peringkat ke 4 dalam Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT, serta, peringkat ke 5 Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja.
“Dari 3 award itu yang paling diutamakan adalah peringkat 1 (special mention) penerimaan komitmen peningkatan layanan BKN. Ini yang berat karena layanan BKN ada beberapa macam seperti mutasi, kenaikan pangkat, peningkan jabatan, penilaian kinerja, pembinaan pegawai, pengembangan karier dsb, Itu yang mendapatkan nomor satu dan membanggakan bagi kami. Walaupun kami dalam hal pelayanan kepegawaian, kami tidak pernah berpikir harus juara itu tidak,” ujar Wisnu ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/9/2022).
Wisnu mengatakan, terus menyempurnakan sistem kepegawaian di Pemprov Jateng. Satu diantaranya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi digital.
Ia mengatakan, teknologi membantu mengawasi kinerja pegawai dan mengurangi penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK). Praktis, hal ini dapat menghemat anggaran serta menjadikan pengawasan kerja lebih akurat.
“Kami setuju dengan Pak Ganjar Pranowo dengan digitalisasi, karena dampaknya luar biasa. Misal untuk efisiensi ATK kertas luar biasa. Dulu di BKD pasti ada anggaran ATK pada setiap bidang. Tetapi sekarang di BKD pada bidang-bidang tidak ada (anggaran) ATK yang ada hanya di sekretariat,” paparnya.
Digitalisasi tidak hanya dilakukan untuk efisiensi ATK. Ia menyebut, pantauan kinerja ASN pun dilakukan menggunakan kanal digital. Di antaranya, presensi pegawai yang teringkas dalam aplikasi telepon pintar.
Dengan teknologi, segala upaya ASN untuk melakukan maladministrasi dapat terpantau.
“Dulu presensi manual pakai fingerprint, tapi kemudian ada yang ketahuan bohong lalu kita ubah dengan ponsel pada saat pandemi. Orang yang mengubah titik lokasi GPS yang seharusnya di kantor tapi kemudian di rumahnya ya ketahuan, lalu kita panggil. Terlihat dampak disiplin kinerja naik, karena penilaian kerja yang terdigitalisasi,” pungkas Wisnu. (Jmbrng)
