0
0
Wartapati.com— Upaya pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Pati terus diperkuat. Satpol PP Kabupaten Pati menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Petugas Pelaksana Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal, Rabu (11/02/2026), di Hotel New Merdeka Pati. Kegiatan ini menghadirkan Penyuluh Bea Cukai, Pramesti Bintang, sebagai narasumber guna meningkatkan kapasitas dan ketelitian petugas di lapangan.
Bimtek tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal Tahun 2026 di Kabupaten Pati. Melalui kegiatan ini, petugas dibekali pemahaman teknis terkait identifikasi rokok ilegal, sekaligus pengenalan pita cukai desain terbaru tahun 2026.
Kepala Satpol PP Kabupaten Pati, Tri Wijanarko, menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menangani peredaran rokok ilegal.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bea Cukai atas pelatihan yang diberikan. Sinergi dan pendampingan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan petugas kami dalam menjalankan tugas di lapangan,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Dalam pemaparannya, Pramesti Bintang menjelaskan secara rinci ciri-ciri rokok ilegal, antara lain rokok tanpa dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, maupun pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.
Peserta juga diperkenalkan dengan ciri dan fitur pengamanan pita cukai terbaru, sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai modus pelanggaran.
Tidak hanya teori, kegiatan turut dilengkapi dengan praktik langsung mengidentifikasi keaslian pita cukai. Pada sesi ini, peserta mendapatkan pendampingan teknis untuk membedakan pita cukai asli dan yang tidak sesuai ketentuan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan di lapangan.
Bimtek ini menjadi wujud komitmen Bea Cukai dan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memperkuat kolaborasi pemberantasan barang kena cukai ilegal. Dengan sinergi yang semakin solid, peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pati diharapkan dapat ditekan, sekaligus menjaga perlindungan masyarakat dan optimalisasi penerimaan negara.
