0
0
Wartapati.com – Kelangkaan DOC FS Broiler (Day Old Chick Final Stock, anak ayam umur sehari siap dibesarkan menjadi ayam pedaging) sejak pertengahan 2024 mendorong Pemerintah Kabupaten Pati memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat. Rapat koordinasi (Rakor) strategis digelar Minggu (22/2/2026) di Ruang Pringgitan Pendopo Kabupaten Pati dan dipimpin langsung Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda.
Selain dihadiri Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Rakor juga diikuti Gabungan Pengusaha Pembibitan Unggas (GPPU), Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Persaudaraan Peternak Mandiri Pati (PPMP), serta perwakilan perusahaan perunggasan.
Agenda utama Rakor adalah memastikan distribusi dan harga DOC lebih stabil sehingga usaha peternak tetap berjalan di tengah tekanan biaya produksi yang meningkat.
Chandra mengungkapkan, kebutuhan DOC di Pati mencapai sekitar 33 juta ekor per tahun dengan lima hingga tujuh siklus pemeliharaan. Namun, harga DOC melonjak dari sekitar Rp5 ribu menjadi Rp8 ribu hingga Rp10 ribu per ekor, sehingga menekan struktur biaya produksi peternak ayam broiler.
Secara nasional, pasokan DOC dipengaruhi pengaturan populasi induk PS dan GPS (Parent Stock dan Grand Parent Stock, induk ayam pembibit penghasil telur tetas). Di sisi lain, distribusi banyak terserap perusahaan integrator (perusahaan perunggasan terintegrasi dari hulu hingga hilir), sehingga peternak mandiri membutuhkan kepastian akses pasokan yang berkelanjutan.
“Dan akhirnya hari ini kita sepakati distribusi 1.000 box DOC per minggu untuk peternak mandiri,” ujar Direktur Jenderal PKH Kementerian Pertanian, Agung Suganda.
Kesepakatan tersebut dicapai antara PPMP dan perusahaan pembibitan unggas yang tergabung dalam GPPU sebagai respons atas kebutuhan riil peternak di wilayah Pantura, khususnya Kabupaten Pati. Tambahan alokasi 1.000 boks per pekan diharapkan mampu menjaga keberlanjutan siklus produksi peternak mandiri.
Pemerintah pusat bersama Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Pati akan melakukan pemantauan serta pengawasan agar distribusi berjalan sesuai komitmen dan tepat sasaran.
Di lapangan, sebagian peternak sempat menunda siklus produksi akibat keterbatasan pasokan dan kenaikan harga DOC. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi suplai ayam hidup di pasar serta stabilitas harga protein hewani bagi masyarakat.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Pati menyiapkan pendataan kebutuhan per siklus, skema pembelian kolektif DOC, hingga pengembangan hatchery lokal (unit penetasan telur menjadi DOC). Penguatan koperasi juga didorong agar mampu berperan sebagai offtaker (pihak penyerap hasil produksi) sehingga rantai pasok lebih efisien.
Selain itu, pengawasan harga, fasilitasi distribusi resmi, serta penguatan biosecurity (langkah preventif mencegah masuk dan menyebarnya penyakit di kandang ternak) menjadi bagian dari strategi menjaga daya saing sektor unggas daerah.
“Ini bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah. Dengan pasokan 1.000 box per minggu, kami harap produksi kembali normal dan harga ayam di Pati tetap stabil,” tegas Chandra.
Pemkab optimistis, melalui sinergi pusat dan daerah, ketersediaan DOC dapat kembali terkendali, harga ayam broiler lebih stabil, dan keberlanjutan usaha peternak mandiri di Pati tetap terjaga.
