0
0
PATI — Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf menegaskan komitmennya untuk menjaga program Sekolah Rakyat (SR) dari praktik korupsi, menyusul sorotan publik terkait anggaran pengadaan sepatu siswa SR yang mencapai Rp700 ribu per pasang.
Pernyataan itu disampaikan pria yang akrab disapa Gus Ipul saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 12 Pati, Jumat (15/5). Ia menegaskan seluruh proses pembelanjaan di lingkungan Kementerian Sosial harus berjalan sesuai mekanisme dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dalam rangka pembelanjaan ini, kami dan Pak Wamen sudah sepakat sejak awal untuk tidak melakukan korupsi. Jangan program Presiden Prabowo dikotori dengan korupsi,” tegasnya.
Menurut Gus Ipul, setiap pengeluaran anggaran negara dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan dan dikerjakan oleh bagian yang memiliki tugas serta kewenangan masing-masing. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
“Saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
Ia bahkan menegaskan akan menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengadaan perlengkapan Sekolah Rakyat tersebut.
“Maka kami akan menjadi pihak yang pertama (bertanggung jawab) jika menemukan adanya indikasi korupsi di lingkungan Kementerian Sosial,” tegas Gus Ipul.
Lebih lanjut, ia menjelaskan seluruh pembelanjaan kementerian selalu diawasi dan diperiksa setiap tahun untuk memastikan kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga memiliki ruang untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran negara secara terbuka.
“Jadi setiap tahun kami diawasi. Kami diperiksa, apakah seluruh pembelanjaan itu telah dilakukan dengan benar, dengan baik, sesuai dengan mekanisme yang ada. Jika ada yang dianggap terlalu mahal atau kemurahan, itu pun juga bisa dilihat secara terbuka,” beber dia.
Apabila ditemukan pembelanjaan yang dinilai tidak wajar, kata dia, maka anggaran tersebut harus dikembalikan. Sementara jika terdapat indikasi tindak pidana korupsi, proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan.
“Kalau ada belanja dirasa kemahalan, itu juga akan diperiksa. Kalau memang benar, ya harus dikembalikan. Tapi kalau memang ada indikasi korupsi, ya akan berlanjut pada proses hukum,” katanya.
Terkait polemik anggaran sepatu Sekolah Rakyat senilai Rp700 ribu per pasang, Gus Ipul mengaku terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Ia memastikan seluruh saran yang masuk akan ditindaklanjuti untuk evaluasi program.
“Setiap ada kritik, saran, masukan dari berbagai kalangan itu kami respons, kami tindak lanjuti, dan kami dalami lebih lanjut. Untuk itu, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas setiap saran kritik dari masyarakat,” pungkasnya.
