0
0
Jakarta (15/12/2022) – Dalam rangka meningkatkan transparansi dan memenuhi kebutuhan penyusunan
kebijakan berbasis data, BPJS Kesehatan resmi meluncurkan data sampel tahun 2022 yang terdiri atas
data sampel general tahun 2015-2021, data sampel kontekstual diabetes melitus tahun 2015-2021 dan
data sampel tuberkulosis tahun 2015-2021.
Data sampel pertama sekali diluncurkan pada tahun 2019 yang disusun berdasarkan data kepesertaan
dan pelayanan kesehatan tahun 2015 hingga tahun 2016 dengan jumlah sebesar 4,4 juta baris data. Setiap
tahunnya jumlah sampel terus ditambah dan sejak tahun 2021 dilakukan penambahan data khusus untuk
penyakit diabetes mellitus sebesar 17,3 juta baris data. Hal dimaksudkan untuk meningkatkan minat para
peneliti dalam melakukan riset terkait diabetes mellitus yang merupakan salah satu target Standar
Pelayanan Minimal (SPM) bagi kabupaten/kota.
Tahun ini, selain melakukan penambahan data sampel general dan data sampel konstektual diabetes
mellitus, BPJS Kesehatan juga menambahkan data sampel kontekstual khusus penyakit TBC dengan
jumlah sebesar 5,2 juta baris data. Total data sampel yang diluncurkan pada tahun 2022 menjadi sebesar
57,6 juta baris data.
Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Edwin Aristiawan mengungkapkan bahwa data sampel
tersebut bisa digunakan untuk menunjang proses analisis dan dasar pengambilan kebijakan Program JKN
yang adekuat.
“Data yang kami miliki adalah aset yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan pengambilan
kebijakan yang kredibel berbasis bukti (evidence based policy) dalam penyelenggaraan Program JKN-.
Dengan metodologi pengambilan sampel yang melibatkan banyak pihak, termasuk akademisi, data sampel
ini dirancang dapat merepresentasikan keseluruhan data yang ada di BPJS Kesehatan, sehingga dapat
diolah dengan komprehensif,” jelas Edwin.
Untuk mengakses data sampel, masyarakat bisa mengakses data sampel melalui https://data.bpjs-
kesehatan.go.id/bpjs-portal/action/landingPage.cbi. Namun sebelum login, masyarakat harus melakukan
pendaftaran terlebih dulu untuk memperoleh akses ke data yang dibutuhkan. Hal ini untuk memastikan
transaksi data ke luar terpantau dengan baik dan sesuai dengan tata kelola data berdasarkan regulasi yang
berlaku.
“Data sampel BPJS Kesehatan bisa dimanfaatkan untuk mendukung analisis prevalensi penyakit tertentu
wilayah, hotspot kejadian, longitudinal, per kategori faktor risiko tertentu. Selain itu, juga bisa digunakan
untuk menganalisa akses terhadap layanan JKN, analisis kelompok berdasarkan data kontekstual diabetes
mellitus dan tuberkulosis, serta sangat memungkinkan digabungkan dengan informasi berdasarkan data
resmi dari instansi lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS) atau kementerian/lembaga terkait,” kata Dosen
Prodi Statistika dan Sains Data IPB University, Bagus Sartono.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Hasbullah
Thabrany, mengungkapkan bahwa data sampel BPJS Kesehatan bisa dimanfaatkan untuk membantu
kementerian/lembaga/instansi yang diberi mandat untuk mengatur, mengelola dan mengawasi
penyelenggaraan Program JKN. Misalnya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Dewan
Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan
lain sebagainya.
“Kita harus benar-benar bisa melakukan integrasi digitalisasi kesehatan dengan berbagai pihak. Sharing
data antarinstansi masih perlu dioptimalkan dalam Penyelenggaraan Program JKN. Diperlukan sikap
konsisten antarpemegang mandat dan pengawas agar tata kelola program publik berjalan dengan baik.
Selain itu, konsistensi maupun kesinambungan ketersediaan data dan informasi juga akan mempercepat
pembangunan manusia sehat, produktif, dan kompetitif,” katanya.
Launching New Mobile JKN
Pada kesempatan yang sama, guna meningkatkan pelayanan bagi peserta Program JKN, BPJS Kesehatan
resmi meluncurkan versi terbaru Aplikasi Mobile JKN. Tak hanya tampilannya yang berubah lebih segar,
Aplikasi Mobile JKN kini juga dilengkapi dengan beragam fitur baru yang kian memudahkan peserta JKN
mengakses layanan. Mulai dari penyempurnaan telemedicine pada fitur Layanan Konsultasi Dokter, fitur
Antrean Farmasi, fitur Informasi Poli Fingerprint, hingga fitur Kalkulator Kesehatan.
“Layanan Konsultasi Dokter sebenarnya sudah ada dari dulu, kini disempurnakan melalui penambahan
fitur telemedicie. Kalau dulu peserta JKN hanya bisa berkonsultasi dengan dokter di Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP), sekarang dokter bisa langsung memasukkan rekomendasi obat sesuai dengan
diagnosa keluhan pasien JKN dari hasil konsultasi tadi,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron
Mukti.
Sementara itu, penambahan Fitur Antrean Farmasi diharapkan bisa kian melancarkan peserta JKN saat
mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Melalui Aplikasi Mobile JKN versi teranyar ini, peserta
JKN dapat mengambil nomor antrean online di rumah sakit tidak hanya untuk antre di bagian pendaftaran
dan poli rujukan saja, melainkan hingga untuk mengambil obat di farmasi rumah sakit.
“Fitur baru lainnya adalah informasi terkait Poli Fingerprint. Saat ini layanan cuci darah yang dijamin BPJS
Kesehatan wajib menggunakan sidik jari (fingerprint). Jadi, jika peserta JKN hendak mengakses layanan
cuci darah, maka sekarang Aplikasi Mobile JKN akan menampilkan informasi agar peserta yang
bersangkutan melakukan pendaftaran atau validasi sidik jari terlebih dulu sebelum ke poli rumah sakit,”
jelas Ghufron.
Fitur Kalkulator Kesehatan bisa dimanfaatkan peserta JKN untuk menghitung Body Mass Index (BMI),
Basal Metabolic Rate (BMR), dan tekanan darah secara mandiri, bahkan bisa memprediksi ada-tidaknya
potensi penyakit diabetes dan hipertensi pada peserta tersebut.
Di samping itu, Aplikasi Mobile JKN yang baru juga memiliki fitur notifikasi yang menampilkan berbagai
informasi penting bagi peserta JKN, mulai dari notifikasi pengingat pendaftaran satu keluarga bagi peserta
JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri, notifikasi Program Rencana
Pembayaran Bertahap (REHAB), notifikasi tanggapan pengaduan layanan JKN, hingga notifikasi umum
berisi informasi peraturan terbaru, klarifikasi atas hoaks, dan lain-lain./red
