Home Info Pati Terduga Penelantaran Istri Diadukan Kuasa Hukum Ke Tempat Kerjanya

Terduga Penelantaran Istri Diadukan Kuasa Hukum Ke Tempat Kerjanya

SHARE
Polres Pati
Nug/Wartapati. Kuasa Hukum, WW, Maskuri tunjukan berkas aduan usai melapor ke Satreskrim Polres Pati, Senin (4/12).

Wartapati.com Pati Penelantaran Istri – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Advokasi Nasional Pati, selaku kuasa hukum W, korban penelantaran Rumah Tangga mengadukan AI ke tempat kerjanya Rabu (6/12).

Aduan tersebut dimana manajemen RSUD Soewondo Pati, agar membina AI meski telah diadukan ke Kepolisian.  Ditambah status AI sebagai PNS, Kuasa Hukum W mengadukannya secara kedinasan.

Baca Juga : Telantarkan Istri, Suami Dilaporkan Ke Polres Pati

Usai menerima aduan tersebut, Direktur RSUD RAA Soewondo Pati dr Soeworo Nurcahyono, mengaku, pihaknya akan mempelajari dulu pengaduan Penelantaran Istri tersebut, serta membentuk tim internal, serta bekerjasama dengan tim Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Pati untuk meminta penjelasan kepada yang bersangkutan.

“Jadi akan saya pelajari dulu. saya crosscheck juga dengan yang bersangkutan. Kemudian kita bentuk tim internal RSUD RAA Soewondo, maupun tim BKPP. Terkait dengan adanya ancaman dari terlapor terhadap korban, kami serahkan ke BKPP. Biasanya ada teguran 1, 2 dan 3. Tentunya kalau itu tidak diindahkan ya meningkat ke hukuman penurunan pangkat, dan sebagainya sesuai ketentuan yang ada,” katanya.

Direktur LBH Advokasi Nasional Pati, Maskuri SH, Kuasa Hukum korban mengatakan, pihaknya perlu untuk mengadukan perlakukan AI terhadap W (istrinya) yang masih tinggal satu rumah itu kepada pimpinan RSUD RAA Soewondo.

Aduan kedinasan itu diduga keras terdapat pelanggaran kode etik melanggar ketentuan disiplin PNS.

“Secara spesifik kita katakan bahwa ketentuan PP No 53/2010, saudara AI itu patut diduga melanggar pasal 3 ayat 4 dan ayat 6. Dimana dipasal tersebut menyatakan PNS wajib untuk mentaati perundang-undangan, serta harus menjunjung tinggi martabat PNS. Dengan terduga AI ini yang patut diduga melakukan kekerasan terhadap istrinya itu sudah menyalahi Undang-Undang, dan juga tidak menjunjung tinggi martabat PNS,” tuturnya.

Atas pengaduan itu, kata Direktur LBH Advokasi Nasional Pati, PNS yang melanggar ketentuan mendapatkan sanksi hukuman disiplin PNS oleh instansi tempat oknum PNS itu bekerja.[Nug]

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.