Home Hukum Kekuatan Hukum Perjanjian/Akta Otentik dan Akta Bawah Tangan

Kekuatan Hukum Perjanjian/Akta Otentik dan Akta Bawah Tangan

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer : Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam rubrik Hukum wartapati.com adalah bersifat umum dan hanya disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dianggap sebagai suatu nasehat hukum. Untuk suatu nasehat hukum, silahkan menghubungi seorang penasehat hukum yang berkompeten. Rubrik hukum wartapati.com Berhak Merubah judul atau isi tanpa mengubah subtansi artikel,manakala subtansi isi tidak sesuai dan tidak relevan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban Rubrik Hukum wartapati.com untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku. Rubrik Hukum wartapati.com tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam Rubrik Hukum wartapati.com.

Ilustrasi dari sebuah Perjanjian

Rubrik Hukum Wartapati.com Sebagai manusia, kita membutuhkan orang lain untuk saling mencukupi kebutuhan keseharian. Tidak seorang manusia bisa mencukupi segala kebutuhanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam hubungan dengan orang lain itulah kadang membutuhkan perikatan, hukum perjanjian/kontrak diperlukan sebagai akibat dari hubungan/relasi sosial. Sebagai contoh : jual beli, tukar menukar, hibah, penitipan dan lain-lain.

Hukum perjanjian mutlak diperlukan supaya keteraturan bisa tercipta hubungan timbal balik bisa tercapai. Tidak bisa dibayangkan apabila orang yang telah membeli tetapi pemilik asal tidak mau menyerahkan, atau orang yang dititipi ternyata menggadaikan barang titipan dan lain-lain. Semuanya itu membutuhkan aturan hukum yang mengaturnya.

Dalam Sehari hari kita sering mendengar istilah perjanjian atau mungkin kita sering memakai perjanjian, baik itu perjanjian lesan maupun tertulis,Di sini penulis membatasi untuk membahas jenis perjanjian di bawah tangan dan perjanjian otentik.

Keduanya sama-sama merupakan alat bukti berupa surat, akan tetapi mempunyai perbedaan, baik dari sisi : Pejabat Pembuatnya, Bentuknya dan Akibat Hukumnya.

Tulisan ini menunjukan kepada pembaca tentang perbedaan keduanya. Yakni :

  AKTA OTENTIK AKTA BAWAH TANGAN
Pembuatnya Dibuat oleh Pejabat Umum

Yakni : Notaris, Camat, Kepala Dinas, Pangadilan, Kejaksaan, Kepolisian, KUA, dll

 

Dibuat oleh Para Pihak saja, TANPA dihadapan Pejabat Umum

Bentuknya –        Dibuat dalam bentuk/format ttt sebagaimana telah ditentukan

 

Formatnya diserahkan kepada para pihak (luwes), sesuai dengan keinginan pembuatnya
Kekuatan Hukumnya / Pembuktianya Sempurna (tidak memerlukan bukti lainya), dan mengikat (baik bagi para pihak maupun pihak lain, termasuk hakim) –       Sempurna sepanjang diakui oleh Para Pihak

–       Tetapi jika tidak diakui oleh salah satu pihak, kekuatan hukumnya menjadi turun karena membutuhkan bukti lainya (saksi)

–       Dalam hal disangkal kebenaranya oleh salah satu pihak, kekuatan hukum pembuktianya turun menjadi petunjuk saja

Kedudukan benda dan Kewajiban membuat Dalam hal berhubungan dengan benda tetap (tanah, mesin-mesin, kapal dll), maka diwajibkan kepemilikanya/peralihanya menggunakan Akta sebagai dasar peralihan

Contoh : Sertifikat untuk menunjukkan bukti kepemilikan, Akta Jual Beli untuk membuktikan adanya peralihan

–  Terhadap benda bergerak tidak wajib harus berupa akta, penyerahan secara langsung saja cukup membuktikan adanya peralihan, bisa pula berupa kwitansi

 

Dari diagram diatas, tampak bahwa perbedaan pokok antara Akta Otentik dan Akta Bawah Tangan adalah pada kekuatan pembuktianya. Akta Otentik tidak memerlukan tambahan bukti lain karena Akta Otentik dapat berdiri sendiri. Akan tetapi dalam hal Akta Bawah Tangan disangkal kebenaranya oleh salah satu pihak, maka diperlukan tambahan alat bukti untuk membuktikan keabsahan dari Akta Bawah Tangan tersebut.

Dalam praktek, utamanya terhadap perjanjian peralihan hak benda tidak bergerak (tanah, kapal dll), Undang-undang mewajibkan harus berwujud akta otentik. Contoh : Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mewajibkan Jual Beli tanah harus ditungkan dalam Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Akan tetapi dalam hal benda bergerak (mobil, baju, kayu), Undang-undang tidaklah mewajibkan kedalam bentuk Akta Otentik. Perjanjian terhadap benda bergerak bisa melalui : penyerahan saja, kwintansi, nota, akta bawah tangan dll. Dalam dalam dirasa perlu karena tingkat kepentinganya, nilai objeknya atau ingin bukti yang sangat kuat, perjanjian peralihan atas benda bergerak bisa juga dituangkan dalam Akta Otentik.

Kesimpulanya : terhadap benda tetap, peralihanya diwajibkan kedalam akta otentik, sedangkan terhadap benda bergerak peralihanya lebih luwes dari penyerahan secara langsung saja, nota, kwitansi, akta bawah tangan. Akan tetapi dalam hal tingkat strategisnya objek penjanjian, besarnya nilai kontrak dan agar tercapai kejelasan/kekuatan dari kontrak, Akta Otentik lebih baik yang dipilih.

Penulis Darsono SH
Editor Danovery SH

 

 

 

Comments

comments