Home Politik Jadi Perhatian, Pilkades Pati Serentak Bertepatan Dengan Tahun Politik

Jadi Perhatian, Pilkades Pati Serentak Bertepatan Dengan Tahun Politik

berita-pati-hari-ini
Istimewa/Wartapati. Rapat monitoring pelaksanaan Pilkades serentak.

Wartapati.com Pati – Tahun politik mememunculkan kerawanan-kerwanana tersendiri yang dengan mudah berpengaruh pada sisi sosial warga di daerah. Apalagi jika suatu daerah menggelar Pilkades serentak bertepatan dengan tahun politik. Lalu apa saja yang menjadi perhatian, berikut hasil pantauan Komisi A DPRD Pati terkait pelaksanaan pilkades di akhir tahun ini.




Ketua Komisi A DPRD Pati Adji Sudarmadji memantau sejauh mana persiapan penyelenggara pilkades serentak yang akan berlangsung pada 15 Desember mendatang. Terdapat 20 kecamatan yang mengadakan pilkades di penghujung tahun ini.



Adji mengatakan usai pelaksanaan pilkades ini diharapkan tidak ada ekses. Hal ini sangat rawan karena penyelenggaraan bertepatan dengan tahun politik.



“Pilkada sini harus bisa berjalan sukses tanpa ekses. Sukses saat pesta demokrasi ini sesuai dengan kaidah demokrasi sendiri tanpa ekses setelah pelaksanaan pilkades itu,” terangnya.



Untuk memuluskan berjalannya pemungutan suara dari warga, maka peranan panitia dalam menyusun tugas diharuskan benar-benar matang. Pembentukan panitia pemungutan suara sesuai dengan aturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Termasuk perencanaan anggaran yang dihitung per kepala yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



“Bantuan dari APBD yang besarnya Rp15.000 per jumlah penduduk, ini apakah sudah cukup untuk tidak ditambah atau ditambah. Kalau ditambah memang itu ada aturannya sesuai dengan Perpu,
“ tambah Adji Sudarmadji.



Bagi panitia, dihimbau dengan sangat teliti terkait laporan-laporan selama pelaksanaan pemungutan suara. Untuk menyakinkan bahwa laporan tersebut sesuai maka wajib ditambahkan dengan bukti dukungan.



“Kepada panitia agar setiap tahapan-tahapan ini ada bukti dukungnya baik itu (kegiatan) rapat apapun, harus ada bukti hukumnya. Apalagi yang terkait dengan penetapan-penetapan anggaran, penetapan calon, penetapan gambar dan penetapan calon kades terpilih ini harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup,” Pungkas Ketua Komisi A. NUG

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.