Home Berita Nasional Ingin Transparansi APBDes Warga Desa Tegalharjo Trangkil Datangi Balai Desa

Ingin Transparansi APBDes Warga Desa Tegalharjo Trangkil Datangi Balai Desa

SHARE
Desa Tegalharjo
Mug/Wartapati. Perwakilan warga menanyakan penggunaan APBDes Tegalharjo, Ahmad Syafii ketika dikonfirmasi awak media

Wartapati.com Trangkil – Warga Desa Tegalharjo, Trangkil mempertanyakan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ke pihak perangkat desa setempat, Rabu (3/1/18). Namun sekitar 30an warga yang mendatangi kantor desa tidak bertemu dengan kades dengan dalih undangan dinas ke Pati kota.

Perwakilan warga Tegalharjo, M. Syafiq kepada wartapati.com menuturkan, keinginan warga hanya sebatas mengetahui penggunaan APBDes sejak tahun 2015 hingga 2017. Keinginan tersebut disebabkan dari informasi yang diperolehnya bahwa pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak menerima laporan penggunaan APBDes dalam kurun waktu tersebut.

“Sementara ini kita sebatas ingin tahu karena kemarin kita tanya ke ketua BPD terkait rancangan anggaran belanja, Beliau mengatakan tidak menerima. Padahal rancangan anggaran belanja pembahasan-pembahasannya antara kepala desa dan BPD. Namun sampai BPD tidak tahu. itu kan lucu,” kata Syafiq.

Namun upaya menemui kades guna mempertanyakan anggaran untuk warga desa melalui pembangunan, pihaknya diterima perangkat desa di kantor desa Tegalharjo.

“Ternyata disini tidak ada, katanya ada halangan karena kegiatan di Pati (kota). Kalau memang itu ada undangan rapat harusnya ada surat resmi yang menjadi arsip desa. Tapi tidak ada keterangan (melalui surat) yang ada di sini. Kita juga tidak tahu,” katanya.

Syafiq mengatakan, selama ini pihaknya mengetahui salah satu penggunaan APBDes untuk pembangunan jalan desa. Dari proyek tersebut warga hanya mengetahui garis besar pelaksanaan pembangunan jalan desa, tidak mengetahui hingga hal-hal rinci.

“Ingin transparansi anggaran antara pemerintah desa dan masyarakat agar tidak menimbulkan fitnah,” imbuh Syafiq.

Jika hak warga sebatas ingin mengetahui penggunaan APBDes tak kunjung diberikan, lanjutnya, maka akan mendatangkan warga yang lebih banyak ke kantor desa.

“Kalau permintaan kita tidak dipenuhi, ya aksi kita lakukan dengan mendatangkan masyarakat sebanyak mungkin untuk memenuhi hak kita, karena itu hak masyarakat,” pungkas Syafiq.[Nug]

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.