Hasil audiensi Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Pati direspon pihak pemkab Pati

Read Time1 Minute, 12 Seconds

Wartapati.com Pati  – Hasil audiensi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati direspon pihak pemkab. Audiensi mereka di DPRD beberapa waktu lalu mendesak pihak Komisi A agar merevisi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) keberadaan staf perangkat desa.

Dalam audiensi itu, pihak PPDI Pati meminta agar staf Pemdes dimasukan dalam pasal peralihan perangkat desa lainnya. Sehingga dari segi penghasilan setara dengan perangkat desa golongan IIA.

Hal lainnya seperti jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan purna tugas yang merupakan hak dari perangkat desa harus tercantum di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan disetujui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermade) setempat.

Dikonfirmasi terpisah Asisten Sekda Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Mukthar mengatakan pihak Pemda sudah merespon terkait pemberian penghasilan tetap (siltap) sesuai dengan PP 11 tahun 2019.

“Regulasi tentang PP 11, kebijakan pemberian siltap itu jadi kita pati sudah merespon sesuai dengan amanat undang-undang,” terangnya, Jumat (1/11/2019).

Lanjutnya, keberadaan perangkat desa diangkat pada jabatan tertentu oleh pejabat yang berwenang yakni kades tentu mendapat hak. 

“Oleh pejabat berwenang dan saat itu diangkat oleh kades sesuai  jabatan, ya dia tentunya mendapat hak, yang penting hak yang akan diterima itu aja,” terangnya.

Dalam perundang-undangan itu, lanjutnya, yang ditanggung hanya Kasi dan Kaur saja. Namun keberadaan staf perangkat desa sudah dianggap kades, maka mendapat perhatian dari Pemkab Pati.

“Sementara itu yang dicover disana Kasi dan Kaur. Namun keberadaan mereka sudah dianggap oleh kades meskipun hanya staf, kami perhatikan mereka,” pungkasnya.Nuk

0 0
0 %
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Angry
0 %
Surprise

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close