Home Kesehatan Betulkah 8 Penyakit Katastropik Tak Ditanggung BPJS Kesehatan

Betulkah 8 Penyakit Katastropik Tak Ditanggung BPJS Kesehatan

SHARE
BPJS kesehatan
nug/wartapati. Media Gathering BPJS dengan Media Massa di D`Season Premiere Hotel, Bandengan, Kabupaten Pati, Rabu malam (29/11).

Wartapati.com Jepara – Beredarnya isu BPJS kesehatan tidak menanggung 8 penyakit katastropik (dalam) itu dibantah Kepala KPC BPJS Kesehatan Kudus, yang juga PPS Kepala Cabang Pati, Dody Pamungkas, pada Media Gathering di D`Season Premiere Hotel, Bandengan, Kabupaten Jepara, Rabu malam (29/11).

Dalam keterangnya, BPJS Kesehatan masih menanggung 8 penyakit katastropik tersebut, yakni penyakit jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalassemia, leukimia dan hemofilia.

Penyakit tersebut merupakan penyakit yang berbiaya tinggi dan secara komplikasi dapat terjadi ancaman jiwa yang membahayakan penderitanya.

“kedelapan penyakit itu masih ditanggung oleh BPJS 100%. Sebetulnya hoax itu timbul ada wacana dari anggota DPR RI yang menanyakan soal defisitnya BPJS. Padahal delapan penyakit katastropik itu sampai sekarang masih tercoverr oleh BPJS Kesehatan” terangnya.

Terkait tingginya tunggakan pembayaran iur kepesertaan, kata PPS Kepala KCP BPJS Kesehatan Pati, Dody Pamungkas, hal itu terjadi sejak 2014 di awal lahirnya BPJS. Dimana saat peserta yang sakit, bisa langsung daftar untuk mendapat pembiayaan dari BPJS.

Namun, tunggakan yang terus terjadi belakangan karena munculnya rekomendasi Dinas Sosial bagi masyarakat untuk mendapat penjaminan pembiayaan kesehatan yang bagi masyarakat miskin.

“Rekomendasi Dinas Sosial itu tidak betul. Kami sebetulnya percaya dengan aparat, dengan Pemda. Tetapi kenyataan dilapangan tida betul. Ada misalnya di RT, RW atau keluarahan yang sebetulnya rumahnya bagus, dia mampu, ketika masuk rumah sakit bilang tidak mampu. Artinya Dinsos membuat rekomendasi tidak mampu berdasarkan RT, RW, atau Pemdes/Pemlur tanpa divalidasi atau ditinjau lagi. Sehingga membuat rekom Dinsos yang awalnya untuk menghilangkan waiting period 14 hari,” ujarnya.

Untuk meminimalkan tunggakkan itu, kata Dody Pamungkas, BPJS Kesehatan telah berkali-kali mengingatkan pemberitahuan tunggakan untuk pembayaran iur baik melalui layanan pesan singkat (SMS) maupun tele collektif kepada peserta.
Dari 2,7 juta lebih peserta BPJSKesehatan yang tersebar di Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora, tunggakaan iur yang belum terbayar hingga sekarang masih berkisar Rp. 22,836 milyar lebih.[Nug]

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.