Home Berita Nasional Begini Komentar Ketua DPRD Pati Soal Tolak UU MD3

Begini Komentar Ketua DPRD Pati Soal Tolak UU MD3

60
0
SHARE
Tolak UU MD3
Nug/Wartapati. Aksi teatrikal PMII Pati saat unjuk rasa tolak revisi UU MD3, (5/3/2018).

Wartapati.com Pati – Ketua DPRD Pati, Ali Badruddin berkomentar tentang tuntutan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terkait undang-undang MD3. Ali menilai UU MD3 menjadi kewenangan DPR RI, sehingga DPRD hanya bisa menghormati dan menjalani terkait Undang-Undang MD3.

“UU MD3 sudah menjadi kewenengan pusat. Kami di DPRD itu hanya bisa menjalani, kami kalau UU MD3 itu ya,  plot-plotan dari atas. Kalau memang sudah menjadi keputusan ya harus kita jalani,” jelas Ali Badrudin saat dijumpai di gedung DPRD.

Baca juga: Tak Hanya Banjir, Jebolnya Tanggul di Desa Angkatan Kidul, Tambakromo Juga Akibatkan Ini

Kata Ketua DPRD, dari masyarakat sendiri ada mekanisme untuk menolak UU MD3, yang kemudian bisa dilakukan Yudisial Review. Namun dari perundang-undangan yang sudah menjadi keputusan itu sebaiknya dihormati.

“Ya ada sistem atau mekanisme kalau kita menolak,  artinya kalau masyarakat atau warga atau yang merasa bisa yuridisial review,  tapi kalau sudah menjadi keputusan harus kita hormati,” sambung Ali Badrudin.

Sejauh ini, masyarakat hanya bisa memberikan masukan melalui perwakilan atau fraksi. Sedangkan keputusan sepenuhnya menjadi wewenang DPR Pusat.

“Tapi kewenangan penggodokannya ada di pusat,  kita percayakan kepada DPR RI,” tegas Ketua dewan dari fraksi PDIP.

Sebelumnya PMII cabang kabupaten Pati melakukan unjuk rasa didepan kantor DPRD menolak UU MD3. Pihaknya menginginkan agar DPRD sependapat dengan PMII untuk menolak revisi UU MD3.

Unjuk rasa diwarnai dengan aksi saling dorong masa dan petugas kepolisian lantaran massa memaksa masuk ke kantor dewan.

Baca juga: Tak Sempat Masak Karena Bersihkan Lumpur, Warga Sinoman didrop Nasi Bungkus

Perwakilan PMII Pati disambut Ketua Komisi A, Adji Sudarmadji dan anggota Komisi D, Didin Hassanudin di ruang rapat gabungan.

Perwakilan PMII beraudiensi menolak pasal-pasal yng bertentangan dengan nilai demokrasi, mendesak kepada DPRD unutk ikut andil menyuarakan penolakan terhadap revisi UU MD3.

“PC PMII Pati mendesak ketua DPRD Pati untuk mengevaluasi kinerja anggota dewan dan membela masyarakat korban UU MD3,” kata Ketua Umum PC PMII Pati, Mochamad Sutrisno. [NUG]

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here