Home Politik Awas! Kades Bisa Dipidana Gara-Gara Lakukan Ini Medsos

Awas! Kades Bisa Dipidana Gara-Gara Lakukan Ini Medsos

SHARE
Kades bisa dipidana
Nug/Wartapati. Ketua panwas Kabupaten Pati, Achwan.

Wartapati.com PATI – Tindakan mengunggah foto di sosmed bagi kades dan Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa berujung petaka. Kades bisa dipidana kurungan dan denda nominal uang saat jelang Pilgub Jateng 2018.

Hal itu dinilai bisa menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon gubernur. Terlebih hal-hal sepele di sosmed, seperti ‘like’, komentar dan ‘share’ (bagikan) juga termasuk tindakan menguntungkan salah satu Paslon yang bisa menggiring ke ranah pidana.

“Tidak hanya mengunggah, namun ‘like’, coment dan sebagainya mohon dihindari di sosmed karena hanya ‘like’ saja bisa diartikan sebagai tindakan menguntungkan. Jadi ‘like’-nya kades bisa diikuti oleh warga lain. Dan diartikan kades ada kecondongan,” terang ketua Panwas Kabupaten Pati, Achwan.

Baca juga: Kades Bisa dipidana Dan Denda Akibat Hal Ini Saat Pilgub Jateng

Diakui Achwan, aturan itu tidak secara jelas tertulis dalam undang-undang yang mengatur aktivitas kades berkaitan dengan akun media sosialnya. Hanya saja ada pasal yang mengatur bahwa membuat keputusan dan atau tindakan condong ke salah satu Paslon termasuk pelanggaran.

“Kalau di sosmed memang tidak secara jelas diatur dalam UU. Cuma itu ada pasal yang mengatur membuat keputusan dan atau tindakan. Nah tindakan itu bisa dimaknai dengan mengunggah foto Selfi bersama Paslon,” imbuh Ketua Panwaskab Pati.

Baca juga: Kades di Pati Harus Tahu Batasan Berpolitik Dalam Pilgub 2018

Jika ditemukan oleh Panwaskab terkait unggahan foto kades bersama salah satu Paslon, pihaknya harus melakukan uji terhadap laporan itu. Sehingga tidak mudah unggahan foto tersebut sebagai bentuk pelanggaran kades terlibat atau condong ke salah satu Paslon.

“Tentu panwas tidak serta merta foto itu dianggap sebagai pelanggaran, panwas tetap melakukan pengujian jika menemukan laporan terkait hal itu. Jadi benar netral,” kata Achwan.

Namun bila terbukti sebuah pelanggaran maka sanksi bagi kades bisa diterapkan mulai dari sanksi administratif hingga pidana dan denda.

Baca juga: Ingin Jadi PNS, Perangkat Desa Kawal Jajak Pendapat Tagih Janji Jokowi

“Kalau di UU No. 6/2014 tadi kades ada sanksi admistrasi, yang menjatuhkan adalah pemerintah daerah. Tapi sanksi pidana diatur dalam UU No. 10/2016 apabila ikut kampanye, atau tindakan yang membuat keputusan atau merugikan Paslon, itu bisa pidana kurungan, 1-6 bulan atau denda 600 ribu sampai dengan  6 juta,”  pungkas Achwan. [NUG]

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.